PDIP dan Gerindra menegaskan tak akan terburu-buru dalam mempersiapkan koalisi partai politik. Diperkirakan muncul tiga poros koalisi dalam Pemilu 2024.

Tiga ketua umum partai politik, yakni Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan, bertemu dalam persamuhan bersama. Ancang-ancang koalisi untuk Pemilu 2024.

Partai politik anyar bersiap dengan sejumlah strategi pada Pemilu 2024. Optimistis dengan program yang berbeda dari partai lain demi meningkatkan elektabilitas partai. 

Elektabilitas dan perolehan suara sejumlah partai politik di bawah ambang batas parlemen jika pemilu digelar hari ini. Sejumlah faktor menjadi penentu.

Elektabilitas Partai Gerindra terbilang paling membaik dalam setahun terakhir. Lembaga riset dan survei Populi Center menyatakan penilaian positif itu tak lepas dari efek keterpilihan Prabowo Subianto yang kian tinggi.

Penyusupan yang berujung Ade Armando babak belur ini membuktikan bahwa masyarakat memang masih terpecah. Masih ada pertarungan para pendendam dan pemerintah gagal menyatukannya.

PPP mulai menyiapkan skenario untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam Pemilu 2024. Disebut bergantung pada figur calon presiden.

Pengurus wilayah PPP mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 dalam rapimnas partai Ka'bah ini, kemarin. Anies diduetkan dengan Khofifah Indar Parawansa.

Sejumlah pemerintah daerah berencana membangun gedung Komisi Pemilihan Umum di wilayah masing-masing. Ada pemerintah daerah yang sudah membangun kantor KPU menggunakan dana APBD.

KPU kembali memangkas usulan anggaran Pemilu 2024 atas permintaan DPR dan pemerintah. Selain biaya penyediaan kantor dan mobil dinas, KPU urung menaikkan honor penyelenggara adhoc pemilu.

Pemerintah tengah menyiapkan pengangkatan penjabat kepala daerah di 101 daerah pada tahun ini. Partai-partai lebih dulu membicarakan nama-nama yang dianggap layak menjadi penjabat kepala daerah. 

Pemilihan penjabat kepala daerah pada masa transisi rawan praktik kompromi dan transaksional untuk kepentingan pragmatis elite atau pemenangan Pemilu 2024. Pemerintah berjanji tetap mengedepankan asas demokrasi.

Mahasiswa berkonsolidasi untuk menggelar aksi lanjutan pasca-demonstrasi 11 April 2022. Koordinasi dilakukan lebih ketat untuk mencegah penyusup. 

Mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia akan berunjuk rasa secara serentak, hari ini. Isu utama demonstrasi mahasiswa di antaranya menolak penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden tiga periode.

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan berpeluang besar berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Diprediksi tiga poros koalisi: Gerindra-PDIP, poros Golkar, dan NasDem-Demokrat.

Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo sama-sama memiliki rekam jejak buruk yang menjadi sorotan publik. Ketiganya terus disorot karena merupakan figur unggulan menjadi calon presiden 2024.

Sejumlah kelompok pendukung calon presiden 2024 yang disebutkan dalam simulasi capres-cawapres oleh lembaga survei telah menggelar kampanye. Berupaya mendongkrak popularitas sang jagoan.

Kendala utama partai politik baru dalam menghadapi verifikasi calon peserta Pemilu 2024 adalah urusan penyediaan kantor di daerah. Menjadi pengeluaran terbesar partai baru.

Organisasi mahasiswa menyusun rencana menggelar demonstrasi untuk menghentikan wacana Jokowi 3 periode. Tak cukup dengan instruksi Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi perlahan-lahan melorot seiring dengan gerakan Jokowi tiga periode. Hasil survei menunjukkan mayoritas publik menghendaki jabatan presiden maksimal dua periode.

Pemaksaan agenda Jokowi tiga periode bakal melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja presiden. Jika terlaksana, tak ada jaminan masyarakat akan kembali memilih Jokowi.

Di balik peningkatan indeks demokrasi Indonesia, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 terus bergulir. Pemerintah menyatakan tak bisa melarang publik menyuarakan keinginan tersebut.

KPU akan membuka layanan Sipol bagi partai politik pada April mendatang. Ada 75 partai politik berbadan hukum yang diterima KPU dari Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti, bicara soal alasannya menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Mengklaim DPD akan menggagalkan jika ada upaya menyelundupkan agenda Jokowi Tiga Periode dalam amendemen UUD 1945 kelima.

Lawatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih ke tiga pemimpin DPR menuai kontroversi. Pegiat demokrasi menduga pertemuan itu membuka peluang terjadinya pelanggaran kode etik.

Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terpilih tiba-tiba berkeliling ke pimpinan DPR, pekan lalu. Lawatan tak biasa ini mengundang tanya di tengah menguatnya agenda penundaan Pemilu 2024.

PDIP dan Partai Demokrat membantah klaim Menteri Luhut ihwal pemilih yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Metode pengolahan data yang dilakukan Luhut dipertanyakan.

Omongan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan soal perpanjangan masa jabatan presiden disambut dengan deklarasi sokongan 3 periode Jokowi. Kelompok pendukung Jokowi mengaku didekati orang Istana untuk ikut menyuarakan ide tersebut.

Partai Golkar dan NasDem mulai menjajaki peluang koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Poros baru itu terbentuk di tengah elektabilitas Airlangga Hartarto yang tak kunjung terdongkrak. Posisi Surya Paloh sebagai mantan kader Golkar menjadi salah satu penentu mulusnya komunikasi politik di antara kedua partai.

Hambatan utama agenda koalisi Golkar dan NasDem adalah Golkar sudah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Elektabilitas Airlangga tak kunjung terdongkrak.

Elite Partai NasDem dan Partai Golkar menjajaki koalisi bersama menghadapi pemilu presiden mendatang. Poros baru Golkar-NasDem memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden dalam Pemilu 2024.

Partai NasDem dan Partai Golkar disebut-sebut menjajaki duet kader partai, Ahmad Sahroni dan Airin Rachmi Diany, dalam pilkada DKI Jakarta. Masih butuh 22 kursi lagi, sehingga perlu berkoalisi dengan partai lain.

Komisi II DPR akan menjadwalkan pembahasan anggaran dan tahapan Pemilu 2024. Legislator berkomitmen menyukseskan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. 

DPR dan pemerintah belum juga merampungkan pembahasan anggaran KPU untuk Pemilu 2024. Padahal dimulainya tahapan pemilu tinggal tiga bulan lagi.

Gagasan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo ada kemungkinan akan terus berdengung. Publik tidak boleh lengah.

Penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menguat. DPD mengklaim solid menentang.

Manuver tiga partai politik pengusul penundaan Pemilu 2024 mulai gembos. Ketiga partai politik itu perlahan-lahan balik badan setelah sebagian pengurus dan politikus senior mempertanyakan sikap ketua umum mereka yang mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Protes dan kritik bermunculan di lingkup internal partai.

Lingkup internal Golkar, PAN, dan PKB tengah bergejolak setelah elite partainya mengusulkan penundaan pemilu. Airlangga dikabarkan putar haluan setelah muncul desakan dari dalam partainya.

Citra tiga partai pengusul penundaan pemilu dipastikan tergerus setelah menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Pemilih rasional mereka berpeluang hengkang ke partai lain.

Nahdlatul Ulama belum bisa lepas dari pusaran kekuasaan. Ihktiar kembali ke khitah masih sebatas lagu lama. 

Demokrat akan menggagas petisi di DPR untuk menolak usul penundaan Pemilu 2024. PKS terus menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Survei menunjukkan publik menolak rencana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Ide ini dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Jajak pendapat LSI menyatakan mayoritas warga menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Partai penolak penundaan pemilu meminta agar polemik ini tidak dilanjutkan.

Koalisi masyarakat sipil beramai-ramai menolak penundaan Pemilu 2024. Pemilu yang ditunda tanpa alasan kuat mengancam masa depan demokrasi.

Sejumlah anggota DPR dari partai pendukung penundaan Pemilu 2024 disebut-sebut mendekati beberapa partai untuk menguatkan suara dukungan. Alasannya, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi agar proyek ibu kota negara bisa berjalan.

Presiden Jokowi diminta segera menanggapi manuver sejumlah politikus pengusul penundaan Pemilu 2024. Sikap diam Presiden rawan diartikan sebagai persetujuan atas godaan perpanjangan masa jabatan. Percakapan di media sosial pun didominasi penolakan atas usul yang menabrak konstitusi itu.

Berbagai kalangan meminta Presiden Jokowi menolak agenda penundaan Pemilu 2024. Sikap diam Jokowi bisa diartikan sependapat dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden.

Perbincangan di media sosial tentang penundaan pemilihan umum didominasi penolakan ketimbang dukungan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat mengklaim bahwa 100 juta akun media sosial membicarakan hal ini.

Separuh partai pendukung pemerintah menentang agenda penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Lingkup internal anggota DPR mulai mendiskusikan rencana penundaan pemilu.

Sejumlah anggota legislatif mulai menggalang wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Disebut-sebut sebagai pelaksana agenda Istana.

Pemerintah dan DPR belum menyetujui anggaran Pemilu 2024. Memunculkan pertanyaan publik karena tersanderanya anggaran berbarengan dengan rencana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Elite partai diduga menunggangi hasil survei kepuasan publik untuk memuluskan agenda penundaan Pemilu 2024. Banyak pollster yang didanai oleh partai politik dalam melakukan survei. 

Usul perpanjangan masa jabatan presiden yang diembuskan sejumlah pemimpin partai politik dibahas sejak tahun lalu. Sejumlah sumber Tempo mengatakan setidaknya ada tiga skenario yang digulirkan untuk menunda Pemilu 2024. Manuver politik dari kalangan Istana ini melibatkan pejabat tinggi lembaga negara.

Tiga skenario disiapkan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Keinginan itu digarap secara serius dan lewat kajian.

Sejumlah partai politik menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Partai koalisi pemerintah juga ada yang menampik ide itu.

Akademikus menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 telah digiring ke ranah diskusi teknis. Menyalahi semangat reformasi.  

Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu hingga dua tahun. Usul itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik dan Presiden Jokowi.

Komisioner hasil seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang baru terpilih memiliki tugas berat dalam pemilu serentak dan pilkada 2024. Tidak berkomentar soal dana jumbo Rp 76 triliun.

Anggaran jumbo Pemilu 2024 banyak dipertanyakan saat uji kelayakan calon anggota KPU. Setelah uji kelayakan, Komisi Pemerintahan DPR memutuskan nama-nama anggota KPU terpilih.

Sejumlah kantor KPU daerah masih mengontrak. Meski sudah ada lahan hibah, pemerintah belum bisa merealisasi kantor baru karena keterbatasan anggaran.

Rencana anggaran Pemilu 2024 naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Dari Rp 76,6 triliun dana pemilu yang diusulkan KPU, sebagian dialokasikan untuk pembangunan kantor.

DPR meminta Komisi Pemilihan Umum menghitung kembali usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU harus membuka ke publik komponen yang berdampak pada meningkatnya usulan anggaran.

KPU mengajukan anggaran Pemilu 2024 setara dengan empat kali anggaran pemilu sebelumnya. Menyalahi mandat pemilu serentak.

Fraksi-fraksi di DPR sependapat ihwal usulan mempersingkat masa kampanye Pemilu 2024. Masa kampanye sangat bergantung pada proses pengadaan dan distribusi logistik.

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari memupus munculnya wacana tiga periode jabatan presiden. Partai punya cukup waktu untuk pendaftaran calon anggota legislatif maupun verifikasi faktual.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyusun peraturan dan keputusan perihal penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemerintah meminta masa kampanye tidak terlalu panjang untuk menghindari polarisasi masyarakat. 

DPR menyebutkan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah bersepakat menentukan jadwal pemilu pada Februari 2024. Pada 2024 akan ada pemilu dan pilkada pada tahun yang sama.

DPR menunggu surat presiden untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota KPU-Bawaslu. Diharapkan calon terpilih sudah ada sebelum akhir masa sidang DPR pada 21 Februari mendatang.

Sejumlah lembaga pemantau pemilu mengkritik proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Dianggap tidak netral dan terburu-buru memutuskan calon yang lolos seleksi.

Persaingan untuk menguasai kursi Ketua Umum PBNU semakin meruncing. Kubu Said Aqil Siroj dan Yahya Staquf sama-sama mengklaim mendapat dukungan mayoritas pengurus wilayah dan cabang. Tudingan adanya politik uang pun menguar. Tak lepas dari kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.

Penghapusan presidential threshold akan membuat rakyat memiliki lebih banyak opsi dalam pemilihan presiden. Peran partai besar akan menyusut tanpa persyaratan 20 persen suara parlemen tersebut. 

Pasal di Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur presidential threshold kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Dianggap membahayakan demokrasi karena memberikan ruang bagi partai pendukung pemerintah untuk mengatur hasil pemilihan presiden 2024.

Elektabilitas Puan Maharani sulit beranjak di atas angka 2 persen. Promosi lewat baliho itu justru menjadi bumerang.

Dengan 85 kursi di DPR, Golkar hanya perlu menggandeng satu partai menengah untuk mengajukan calon presiden. Bisa berkoalisi dengan partai kanan dan partai kiri.

Gerindra tak mengetahui dekralasi menduetkan Prabowo dan Puan Maharani. Deklarasi ini dianggap sebagai upaya mengetes respons publik. 

Deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Puan Maharani untuk maju dalam pilpres 2024 sudah muncul. Elektabilitas Prabowo masih stabil bertahan, sedangkan Puan masih rendah.

Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan generasi Z dan milenial memiliki kesadaran tinggi terhadap isu perubahan iklim. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Indonesia setelah korupsi.

Partai politik gagal menangkap tingginya perhatian generasi milenial dan generasi Z atas krisis iklim. Kedua kelompok umur tersebut merupakan penyumbang suara mayoritas.

Kelompok partai politik menengah berupaya membentuk poros ketiga dalam pemilihan presiden 2024. Menekan terjadinya polarisasi masyarakat seperti pada pilpres 2014 dan 2019.

Tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan pemilihan presiden 2024 semakin sering tampil di depan publik. Termasuk Erick Thohir yang fotonya ada di layar mesin ATM bank BUMN.

Meski sikap fraksi terbelah, Komisi II DPR optimistis dapat memutuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 secara mufakat. Muncul usul agar Presiden Jokowi mempertemukan para ketua umum partai.

Fraksi di DPR masih terbelah menyikapi jadwal pemilu 2024, yang berdampak pada tahapan pilkada. Pilihan mengundur jadwal pilkada 2024 ke 2025 berpotensi melanggar UU karena masa jabatan penjabat kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, akan lebih dari dua tahun. 

Pemerintah dan DPR batal menentukan kepastian jadwal Pemilu 2024. KPU ingin pencoblosan anggota legislatif dan presiden digelar pada 21 Februari, sementara pemerintah berkukuh pada pertengahan Mei 2024. Bagai buah simalakama, maju-mundur tanggal pemilu punya kelebihan dan kekurangan. Partai politik belum satu suara.

Dua opsi pemungutan suara Pemilu 2024 sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Usul KPU dianggap sebagai pilihan tepat.

DPR dan pemerintah batal menentukan jadwal Pemilu 2024, kemarin. KPU ingin pencoblosan dilaksanakan pada 21 Februari, sedangkan pemerintah berkukuh pada 15 Mei 2024.

Jika pemerintah dan DPR bersepakat pemilu serentak berlangsung pada 15 Mei 2024, KPU meminta penundaan pilkada. Bisa melanggar Undang-Undang Pilkada.

KPU, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, dan Komisi II DPR menggelar rapat konsinyasi membahas Pemilu 2024. Kepastian waktu pencoblosan masih terus digodok. 

Pemerintah dan KPU mempertimbangkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Masa transisi dinilai terlalu lama dan rawan polarisasi.

Tak ada alasan kemendesakan untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri, meski dengan alasan keamanan.

Wacana penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah mencederai semangat reformasi. Dianggap merusak tatanan supremasi sipil atas militer.

Penjabat kepala daerah dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan elektoral. Terlebih, penjabat gubernur dan bupati/wali kota menjelang Pemilu 2024 memiliki masa tugas panjang, yakni hingga dua tahun.

Pengangkatan perwira TNI atau Polri sebagai penjabat kepala daerah dianggap telah melanggar undang-undang. Berpotensi membuka peluang kembalinya praktik pemerintahan Orde Baru.

MASA transisi pemilihan kepala daerah serentak semestinya tidak menyeret tentara dan polisi lebih jauh ke politik praktis. Pemerintahan Joko Widodo harus menghapus rencana penempatan perwira kepolisian dan militer sebagai pengisi sementara kursi gubernur mulai tahun depan.