maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Gertakan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan mengaudit organisasi masyarakat sipil menuai kritik. Ahli hukum menilai rencana itu tanpa dasar aturan sekaligus merupakan awal represi terhadap kebebasan berserikat. Selama ini, sebagian lembaga swadaya masyarakat (LSM) rutin diaudit akuntan publik.
Pembelaan untuk Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir bermunculan di media sosial beberapa hari setelah majalah Tempo menulis bahwa mereka terafiliasi dengan perusahaan penyedia tes PCR Covid-19. Pembelaan tersebut tenggelam oleh suara netizen yang mengkritik Luhut dan Erick.
Pemerintah disarankan menambah waktu karantina bagi orang yang datang dari luar negeri untuk mencegah penularan varian Delta Plus. Mutasi baru virus corona ini lebih membahayakan dibanding varian Delta yang menyebabkan gelombang kedua penularan pada Juni dan Juli lalu.
Pemerintah mengklaim telah berupaya membendung pembentukan perusahaan cangkang demi mencegah penghindaran pajak atau aktivitas gelap lainnya. Namun kalangan pemerhati pajak menilai pemerintah tak serius mengusut motif pendirian dan transaksi perusahaan cangkang di negeri suaka pajak. Buktinya, tak ada tindak lanjut terhadap sejumlah pejabat yang terungkap memiliki perusahaan di atas kertas tersebut. Terakhir, Pandora Papers—kolaborasi liputan media internasional, termasuk Tempo—membuka perusahaan cangkang milik Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Sejumlah jenderal dan purnawirawan disebut-sebut terafiliasi dalam bisnis tambang di Papua. Letak pos militer dan kepolisian di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi diduga terhubung langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.
Bocoran dokumen finansial rahasia menguak kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sedikitnya dua menteri Presiden Joko Widodo muncul dalam Pandora Papers, dokumen yang berasal dari 14 agen pengatur perusahaan cangkang. Hasil liputan kolaborasi ini dipimpin International Consortium of Investigative Journalists, lembaga jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Washington, DC.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.