Banyak transpuan yang kehilangan hak suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Mereka sering menemui hambatan untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

KPU didesak mengumumkan nama-nama partai yang mencatut identitas penduduk. Praktik lancung ini harus dibuka demi akuntabilitas publik.

Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum segera menindaklanjuti temuan pencatutan nama yang dilakukan oleh partai politik.

Mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri sebagai calon legislator dalam Pemilu 2024. Nilai antikorupsi seharusnya tidak dapat ditawar dalam jabatan publik.

Nirwono Joga menggagas perlunya memaknai perayaan Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk mewujudkan kemerdekaan peradaban ekologis guna mengatasi dampak perubahan iklim.

Pemerintah menyetujui adanya kenaikan honor untuk badan ad hoc Pemilihan Umum 2024. Perlu strategi lain untuk meningkatkan efektivitas, kredibilitas, dan integritas panitia pemilihan. 

Pemerintah menjamin kebutuhan anggaran Pemilu 2024 akan dipenuhi. KPU diminta menghitung ulang anggaran berdasarkan skala prioritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan kampanye digelar di kampus pada pemilu dan pemilihan presiden 2024. Kalangan akademikus meminta sejumlah syarat. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu menentang.

KPU menyiapkan sejumlah skenario pengadaan logistik Pemilu 2024. Opsi penunjukan langsung dinilai paling berbahaya. 

Polemik anggaran Pemilihan Umum 2024 dikhawatirkan mengganggu berbagai kegiatan KPU di pusat dan daerah. Ada kekhawatiran munculnya upaya menunda pemilu.

Kemunduran demokrasi berkaitan dengan kualitas partai politik. KPU perlu memverifikasi partai politik peserta pemilu secara lebih substansial.

Partai politik meminta KPU memetakan potensi masalah dalam tahapan Pemilu 2024. Urusan data pemilih hingga pendaftaran lewat Sipol menjadi sorotan.

Masa kampanye 90 hari menjadi tantangan bagi penyediaan logistik Pemilu 2024. KPU meminta Presiden menerbitkan instruksi untuk kelancaran pengadaan dan pendistribusian.

Partai politik baru berkeberatan atas masa kampanye selama 90 hari dalam Pemilu 2024. Dianggap menguntungkan partai besar.

Tahapan Pemilu 2024 dimulai kurang dari sebulan lagi. Anggaran tidak kunjung cair.

Dalam verifikasi, KPU memisahkan partai politik yang memenuhi parliamentary threshold dan yang tidak. Partai yang tak lolos ambang batas parlemen akan menjalani pemeriksaan faktual seperti partai baru.

Partai politik anyar bersiap dengan sejumlah strategi pada Pemilu 2024. Optimistis dengan program yang berbeda dari partai lain demi meningkatkan elektabilitas partai. 

DPR menyebutkan Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah bersepakat menentukan jadwal pemilu pada Februari 2024. Pada 2024 akan ada pemilu dan pilkada pada tahun yang sama.

DPR menunggu surat presiden untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota KPU-Bawaslu. Diharapkan calon terpilih sudah ada sebelum akhir masa sidang DPR pada 21 Februari mendatang.

Sejumlah lembaga pemantau pemilu mengkritik proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Dianggap tidak netral dan terburu-buru memutuskan calon yang lolos seleksi.

Komposisi perwakilan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menuai kritik pegiat pemilu lantaran dianggap tak berimbang. Tim seleksi berjanji akan bekerja independen.

Perludem menyoroti independensi tim seleksi anggota KPU-Bawaslu. Ketua panitia seleksi Juri Ardiantoro pernah menjadi konsultan politik untuk tim sukses Joko Widodo dalam Pemilu 2019.

Meski sikap fraksi terbelah, Komisi II DPR optimistis dapat memutuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 secara mufakat. Muncul usul agar Presiden Jokowi mempertemukan para ketua umum partai.

Fraksi di DPR masih terbelah menyikapi jadwal pemilu 2024, yang berdampak pada tahapan pilkada. Pilihan mengundur jadwal pilkada 2024 ke 2025 berpotensi melanggar UU karena masa jabatan penjabat kepala daerah di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, akan lebih dari dua tahun. 

Pelaksanaan pemilu nasional dan kepala daerah secara serentak akan semakin berat. Penyelenggara harus mengantisipasinya.

Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan untuk pertama kalinya pemilihan umum bakal diselenggarakan secara serentak pada tahun yang sama.

KPU mengusulkan jadwal pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah digelar terpisah pada Maret dan November 2024.

Beberapa calon kepala daerah dan petugas pemilihan umum terjangkit Covid-19. Pilkada harus dihentikan karena mengancam hak atas kesehatan masyarakat.

Sebanyak 60 calon kepala daerah di 21 provinsi telah terpapar Covid-19. KPU harus menerbitkan aturan yang jelas dan tegas mengenai pelaksaan pilkada di masa pandemi.