Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan hal tersebut. 

Menenteng koper dari rumah, pegawai yang dipecat mulai mengemas barang pribadi di kantor KPK. Ada pula yang memasukkannya ke dalam kardus cokelat berstiker KPK.  

Lebih baik pegawai KPK yang dipecat mencari landasan hukum untuk memperjuangkan hak-hak yang diabaikan dalam proses alih status yang merugikan mereka ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas,” kata Novel Baswedan, penyidik senior yang turut digusur lewat tes wawasan kebangsaan itu. Alih-alih mengoreksi keputusan Firli Bahuri dan kawan-kawan, Jokowi malah meminta agar presiden tidak ditarik-tarik ke dalam masalah ini.

Sebagian pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan ditawari pindah kerja ke BUMN. Satu lagi bukti mundurnya upaya pemberantasan korupsi.

Aliza Gunado dan Azis Syamsuddin sama-sama menjadi calon legislator Golkar dari daerah pemilihan Lampung II pada 2014. Keduanya disebut terlibat bersama dalam beberapa kasus dugaan korupsi.

Sanksi Dewan Pengawas KPK kepada Lili Pintauli Siregar tak diikuti permintaan pengunduran diri. Memperburuk citra komisi antirasuah.

Meski menyatakan pelanggaran berat, Dewan Pengawas memberikan sanksi amat ringan kepada Lili Pintauli Siregar. Kabar baik bagi koruptor.

Pimpinan KPK saat ini sudah berbeda. Hilangnya budaya "jelangkung" KPK akan menggerus integritas lembaga itu.

Penanganan kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK janggal. Diduga siasat untuk mengulur waktu dan memperkecil spektrum perkara hanya pada Juliari.

Transparency International Indonesia menemukan masalah dalam relasi politik dalam bisnis negara. Konflik kepentingan sering terjadi.

Ketika demokrasi terpuruk, mahasiswa sebagai agen perubahan harus turun tangan. Agar perkataan dan perbuatan para pemimpin benar-benar seiring dan sejalan.

Tes wawasan kebangsaan telah melecehkan perempuan. Pancasila dan UUD 1945 justru menggariskan kesetaraan.

Mengapa warganet gaduh ketika Abdee Slank menjadi komisaris Telkom? Kita salah memandang musik hanya sebagai peristiwa seni yang netral.

Pemecatan terhadap 51 pegawai KPK pasti merintangi penyidikan sejumlah kasus korupsi kelas kakap. Tak perlu lagi bersandiwara seolah-olah pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi melemah secara sistematis, dari revisi undang-undang hingga menyingkirkan 75 pegawai KPK. Komisioner meminta agar move on.

Sebanyak 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Inilah akhir dari skenario pelemahan komisi antirasuah.

Beberapa pegawai KPK yang berasal dari kepolisian berulah. Pentingnya KPK memperbanyak penyidik independen kembali mengemuka.