maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat meminta proyek kereta cepat Jakarta–Bandung diaudit ulang sebelum diberikan dana penyertaan modal negara (PMN). Suntikan dana dari pemerintah dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya proyek yang ditaksir maksimal sebesar Rp 27 triliun.
Menteri BUMN Erick Thohir memberi tugas khusus kepada para komisaris BUMN. Yenny Wahid diminta membangkitkan semangat awak kabin Garuda Indonesia yang terpuruk, Ahok mencari mitra strategis Pertamina, sedangan Doni Monardo menjaga keberlanjutan lingkungan Inalum.
Kementerian BUMN menggelar pelatihan khusus bagi para komisaris dan anggota direksi perusahaan pelat merah dengan menggandeng lembaga berkelas internasional. Rencana itu disampaikan di tengah kontroversi pengangkatan para mantan relawan Joko Widodo menjadi komisaris BUMN.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengubah aturan tentang penyertaan modal negara (PMN) di BUMN untuk memastikan transparansi pengusulan dan penggunaannya. Aturan baru itu juga mencantumkan ancaman sanksi yang lebih berat bagi direksi dan komisaris yang melanggar ketentuan.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.