Istana Negara menyatakan Presiden Joko Widodo tak menghendaki perpanjangan masa jabatan. Relawan pendukung Jokowi tiga periode berkukuh mendengungkan wacana yang mereka klaim merupakan hasil penyerapan aspirasi.

Sempat redup lama, wacana Jokowi tiga periode kembali bergema. Kali ini, di tengah kenaikan harga bakar bakar minyak, kelompok relawan menyerukan dukungan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mereka mengklaim seruan itu sebagai aspirasi publik. Kelompok relawan lainnya plus DPR menilai langkah itu kebablasan dan melanggar konstitusi. Namun ide itu terus hidup karena dinilai menguntungkan Jokowi.

Liputan ini terselenggara berkat dukungan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) bersama The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) dan merupakan bagian dari program kolaborasi dengan Jaring (Indonesia), Philippines Center for Investigative Journalism (PCIJ), dan Lafaek News (Timor Leste).

Dukungan untuk Jokowi tiga periode muncul dalam musyawarah rakyat di Bandung pada akhir Agustus lalu. Para pendukung ingin masa jabatan Joko Widodo diperpanjang meskipun konstitusi membatasi hanya dua periode.

Sikap Joko Widodo dinilai tidak tegas ihwal rencana perpanjangan masa jabatan presiden. Partai-partai di parlemen menolak ide Jokowi tiga periode.

Sejumlah kelompok relawan pendukung Joko Widodo berbeda sikap ihwal gagasan memperpanjang masa jabatan presiden. Wacana Jokowi tiga periode dianggap sebagai usulan haram.

Presiden Joko Widodo sejak awal semestinya tegas menolak usulan jabatan presiden tiga periode yang menabrak konstitusi dan semangat pembatasan kekuasaan.

Peretasan akun aktivis terus terjadi berulang sejak unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Tak pernah terungkap oleh kepolisian.

Polisi mengidentifikasi gerombolan perusuh yang mendompleng demonstrasi mahasiswa menolak "Jokowi 3 periode" di depan gedung DPR, Senin lalu. Gerombolan itu sempat memprovokasi mahasiswa, lalu ikut mengeroyok dosen komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando. Tempo menyaksikan kedatangan massa berpakaian hitam-hitam tersebut dan penyerangan yang mereka lakukan.

Gerombolan perusuh yang mendompleng demonstrasi mahasiswa di depan gedung DPR disebut ikut mengeroyok Ade Armando. Tempo menyaksikan kedatangan massa berpakaian hitam-hitam tersebut dan penyerangan yang mereka lakukan.  

Mahasiswa berkonsolidasi untuk menggelar aksi lanjutan pasca-demonstrasi 11 April 2022. Koordinasi dilakukan lebih ketat untuk mencegah penyusup. 

MPR menjamin tidak akan membuka peluang amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan rencana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Perubahan konstitusi dikhawatirkan disusupi agenda perpanjangan masa jabatan presiden dan Jokowi 3 periode.

Mahasiswa bertekad melanjutkan unjuk rasa, menolak masa jabatan presiden tiga periode hingga menuntut stabilitas harga bahan pokok. Demonstrasi bakal berlangsung di berbagai kampus dan daerah hingga tuntutan mereka dipenuhi. Namun aksi mahasiswa ini tak membuat manuver para penyokong Jokowi tiga periode surut.

Ketika lembaga seperti DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, mahasiswa sudah sepantasnya kembali turun ke jalan.

Organisasi mahasiswa menyusun rencana menggelar demonstrasi untuk menghentikan wacana Jokowi 3 periode. Tak cukup dengan instruksi Presiden Jokowi kepada menteri-menterinya untuk berhenti bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Rendy Pahrun Wadipalapa, pengajar FISIP Universitas Airlangga, menilai adanya imajinasi otoritarianisme di kalangan pengusul presiden tiga periode. Warisan Orde Baru.

Agenda "Jokowi 3 periode" bisa menyusup lewat pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Peluang itu terbuka karena MPR masih mempertahankan opsi pengesahan PPHN lewat amendemen UUD 1945. Sejumlah partai yang sebelumnya menolak amendemen pun tetap melanjutkan upaya menghidupkan kembali haluan pembangunan negara seperti yang berlaku di era Orde Baru itu.

Tim perumus PPHN masih membuka ruang opsi amendemen UUD 1945 meski peluangnya diklaim kecil. Pilihan itu berpeluang ditumpangi agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode.

Semakin banyak partai politik menolak amendemen UUD 1945 dan Jokowi 3 Periode. Mengkaji jalan lain, termasuk lewat Tap MPR.

Adu klaim soal "Jokowi 3 periode" terus bermunculan di tengah masyarakat. Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pun terbelah menjadi kubu pendukung dan penolak usulan yang menabrak konstitusi itu. Menunggu penolakan tegas dari Jokowi.

Tim perumus Badan Kajian MPR mengkaji rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam beberapa pilihan bentuk dan produk hukum. Tak menyinggung amendemen konstitusi.