Larangan terdakwa memakai atribut keagamaan dalam persidangan sesat pikir dan mengada-ada. Kejaksaan Agung seharusnya berfokus membenahi kompetensi dan independensi jaksa. 

Kejaksaan Agung berencana mengatur pakaian terdakwa selama sidang agar tak mencirikan agama tertentu. Meski rencana itu baik untuk menghilangkan bias citra suci selama sidang, ada potensi pelanggaran hak berekspresi. 

Polisi mencabut status tersangka Nurhayati, pelapor korupsi APBDes Citemu 2018-2020. Karena sudah dinyatakan P21 atau berkas lengkap, kasus Nurhayati tetap dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Pernyataan Jaksa Agung bahwa pelaku korupsi di bawah Rp 50 juta tak perlu dihukum dan cukup mengembalikan kerugian negara menyesatkan.

Bola panas kasus penyewaan satelit oleh Kementerian Pertahanan bergulir deras. Umpan pendek Menteri Mahfud Md., yang mengumumkan perkara lawas itu, disambut cepat oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Seminggu mengusut, kejaksaan menaikkan proses penyelidikan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Akankah otak penyewaan “satelit bodong” pada 2015-2018 yang merugikan negara sekitar Rp 800 miliar itu terungkap?

Kejaksaan akan menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotik lewat rehabilitasi, mulai bulan ini. Langkah rehabilitasi bagi pengguna narkoba ini berpeluang dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memangkas hukuman untuk jaksa Pinangki Sirna Malasari ganjil. Melukai upaya pemberantasan korupsi dan tak mencerminkan rasa keadilan.

Pinangki menawarkan skema fee ke Joko Tjandra lewat jual-beli aset pembangkit listrik atas nama seorang pengurus NasDem di Sulawesi Selatan.