Aksi protes #KawalPutusanMK diwarnai propaganda elite untuk memecah dukungan. Seluruh elemen masyarakat perlu waspada.

Jokowi menyatakan presiden boleh memihak dan berkampanye. Mengutip aturan secara tak utuh demi kepentingan keluarga.

Rangkaian teror juga menyasar para pengkritik politik dinasti. Menambah ancaman terhadap kebebasan sipil di Tanah Air.

Jokowi merusak sistem politik demokrasi dengan berbagai anomali, dari hilangnya kendali partai sampai lahirnya dinasti politik.

Kemunculan Gibran menandai dinasti politik Jokowi. Apa dampak buruk dinasti politik bagi demokrasi dan pencegahan korupsi?

Anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Cara mempertahankan kekuasaan.

Banyak kepala daerah mundur dari jabatannya karena menjadi bakal calon anggota legislatif. Kerabat mereka ikut jadi caleg.

Kepala daerah rentan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan elektabilitas kerabatnya yang jadi caleg.

Elite politik ramai-ramai mencalonkan keluarganya menjadi legislator. Rawan konflik kepentingan dan merusak demokrasi.

Elite politik ramai-ramai mencalonkan keluarganya menjadi legislator untuk membangun dinasti politik. Bisa merusak demokrasi.

Kompetisi antar-dinasti politik calon legislator tergambar di banyak dapil. Ada persaingan di internal partai hingga keluarga.

Dinasti politik dalam daftar calon sementara anggota DPR tergambar di semua partai. Rentan konflik kepentingan.

Jokowi mulai membentuk dinasti politik sendiri. Bagaimana mencegah dampak negatif dinasti politik?

Rendy Pahrun Wadipalapa, kandidat doktor ilmu politik di University of Leeds, memaparkan kemunculan calon pemimpin dari kalangan dinasti politik. Apa dampaknya bagi Pemilihan Umum 2024?

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., putra diktator Filipina Ferdinand Marcos, memenangi pemilu presiden dengan menyebarkan informasi palsu tentang rezim ayahnya. Berpotensi terjadi di Indonesia pada Pemilihan Umum 2024.

Kasus korupsi Alex Noerdin dan putranya, Dodi Reza Alex, tak bisa dipisahkan dalam konteks dinasti politik. Keduanya menjadi tersangka korupsi dalam rentang waktu satu bulan.

Kasus yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin semakin menambah panjang daftar dinasti politik yang berkelindan dengan korupsi. Politik kekerabatan membuka ruang terjadinya penyelewengan yang berujung pada praktik korupsi.

Keluarga Hasan Aminuddin disebut-sebut menguasai hampir semua sektor proyek pemerintah.

KPK mengendus dugaan jual-beli jabatan di Kabupaten Probolinggo sejak dua tahun lalu. Hasan Aminuddin disebut-sebut menjadi tokoh sentral dalam dugaan dagang jabatan tersebut.

Keluarga Hasan Aminuddin ditengarai menjaring suap dari banyak sumber. Jual-beli jabatan pemerintahan hingga upeti dari pengusaha di Kabupaten Probolinggo merupakan sebagian di antaranya. Setiap jabatan ada harganya, dari Rp 20 juta hingga Rp 600 juta. Praktik lancung itu tak tersentuh penegak hukum selama hampir dua dekade.