Hutan adat seluas dua kali Singapura di Boven Digoel berpotensi hilang. Diduduki korporasi yang diduga terkait kasus BLBI.

Korupsi masih menggerogoti negara-negara beragama. Kesalehan individu belum menjadi kesalehan sosial dan politik.

Pengalaman buruk intervensi politik terhadap Bank Indonesia membentang sejak era Orde Lama. Dari BI diperintahkan mencetak uang untuk membiayai proyek mercusuar hingga kasus BLBI yang merugikan negara Rp 138 triliun.

BPK mengungkap sejumlah masalah dalam penanganan aset kredit BLBI. Pemerintah terancam kehilangan peluang untuk memulihkan piutang pengemplang BLBI.

Selain soal kelemahan tata kelola dan pengamanan aset, laporan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelemahan pada pendataan aset BLBI. Pemerintah mengklaim sudah melakukan pendataan secara akuntabel.

Audit BPK mengungkap buruknya pengelolaan aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) oleh Kementerian Keuangan. Aset properti senilai Rp 5,8 triliun dikuasai pihak ketiga. 

Penegak hukum tengah memetakan daftar buron di Singapura setelah perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura diteken. Kasus BLBI menjadi salah satu fokus perhatian.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bogor sudah lama digagas. Pemerintah baru bisa mewujudkan rencana itu setelah mendapat hibah lahan eks BLBI.

Satuan Tugas BLBI menyita aset Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Pemerintah terus menagih kewajiban obligor dan menguasai aset jaminan agar pengembalian dana BLBI terealisasi.

Undang-undang perampasan aset tindak pidana kian diperlukan seiring dengan bergulirnya proses penagihan dan pengejaran aset pengemplang BLBI. Dengan aturan tersebut, Satgas BLBI bisa lebih mudah merampas aset obligor yang membandel.

Ketiadaan undang-undang perampasan aset menyulitkan penyelesaian perkara pidana dan pengembalian kerugian negara. Pelaku diuntungkan dengan ketiadaan aturan perampasan aset, sedangkan negara dirugikan karena proses penggantian kerugian negara butuh waktu lama.

Pemerintah sudah memanggil 24 dari 48 obligor dan debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyitaan aset bakal terus berlanjut, termasuk yang berada di luar negeri. Perlu regulasi baru untuk merampas harta obligor nakal serta kerja sama timbal balik hukum dengan banyak negara.

Tunggakan yang ditagihkan bisa jadi di bawah nilai utang yang diterima obligor lewat skema BLBI di masa krisis moneter.

Satgas BLBI perlu regulasi baru dan kerja sama internasional untuk menarik aset di luar negeri.

Kaharudin Ongko masuk daftar obligor BLBI dengan jaminan dan kemampuan membayar yang rendah.

Kaharudin Ongko dua kali absen dari panggilan Satgas BLBI.

Perburuan aset pengemplang dana BLBI tidak cukup lewat seremoni yang meriah. Pemerintah harus lebih tegas terhadap obligor dan debitor yang terus menghindar dari kewajibannya.

Tommy Soeharto sudah tiga kali mangkir dari pemanggilan Satuan Tugas BLBI. Utang Tommy mencapai Rp 2,61 triliun.

Dalam 22 tahun terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara masih terbebani oleh dampak kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Harus membayar bunga dan pokok surat utang negara yang diterbitkan di era krisis moneter 1997-1998.