Pimpinan DPR akhirnya sepakat membawa RUU PPRT ke rapat paripurna pada pekan depan. Koalisi masyarakat sipil tetap waswas.

Panja RUU PPRT berencana melaporkan pimpinan DPR ke MKD. Pembahasan dijanjikan pada masa sidang berikutnya.

Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masih mandek di DPR. Muncul ancaman mogok makan.

Penentang RUU Kesehatan kian luas dan isu yang disoal bertambah. Urusan zat adiktif dan pelindungan data pribadi ikut disoal.

Polemik rancangan omnibus law kesehatan berlanjut dengan adanya rencana peleburan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia. Perubahan kedudukan konsil di bawah Menteri Kesehatan ini dianggap rentan penyelewengan.

Kementerian Pendidikan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah lainnya untuk mencermati masukan Badan Legislasi DPR mengenai RUU Sisdiknas. Ada usulan pembentukan panitia kerja nasional untuk menyusun ulang muatan RUU Sisdiknas.

Baleg menolak RUU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2023. Pemerintah diminta merapikan dan mengkomunikasikan muatan RUU Sisdiknas lebih dulu sebelum diajukan kembali ke DPR.

Draf RUU Sisdiknas memantik kontroversi karena dianggap melenyapkan sejumlah hak para pendidik. Rencana pemerintah memisahkan aturan pengupahan guru pegawai negeri dan swasta juga menuai kritik. Janji meningkatkan kesejahteraan guru pun masih diragukan.

Sejumlah kalangan ragu akan klaim pemerintah bahwa RUU Sisdiknas bakal meningkatkan kesejahterakan pendidik. Dipantik hilangnya hak tunjangan guru dalam draf RUU yang dianggap bermasalah.

Pemerintah resmi mengusulkan RUU Sistem Pendidikan Nasional kepada DPR agar masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas. Namun draf terbaru RUU yang disiapkan pemerintah sarat masalah. Selain tak terbuka sejak awal penyusunan, naskah RUU Sisdiknas dinilai dapat memperburuk masa depan pendidikan Indonesia karena membuat kurikulum menjadi kaku, memangkas hak-hak tenaga pendidik, dan membuka potensi komersialisasi perguruan tinggi.

Draf terbaru RUU Sisdiknas menuai polemik. Pasal-pasal di dalamnya dianggap tak menjawab berbagai masalah di dunia pendidikan. RUU itu justru menghapus pasal-pasal penting dalam tiga undang-undang lama. 

Pemerintah mencontek metode pembahasan RUU TPKS untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT. Pembahasan RUU PPRT mandek di tingkat pimpinan DPR.

Baleg DPR akan segera membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan RUU PPP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan undang-undang itu cacat formal.

Badan Legislasi terburu-buru menuntaskan pembahasan revisi UU PPP. Revisi ini terkesan hanya untuk mengakomodasi keberadaan UU Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

Dua kali pembahasan RUU TPKS tersendat gara-gara urusan teknis di DPR. Agenda pembahasan RUU TPKS tertunda kemarin akibat surat presiden belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan akan menggugat hasil revisi UU PPP. Dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi soal cacat hukum omnibus law UU Cipta Kerja.

DPR menggelar konsultasi akademis di empat kota besar soal revisi UU PPP atau Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dianggap mencari legitimasi untuk menyelamatkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Eva K. Sundari, Direktur Institut Sarinah, mengkritik pimpinan DPR yang tak juga mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam sidang paripurna. Rancangan itu akan memberi perlindungan yang dibutuhkan pekerja domestik selama ini.

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikhawatirkan melenceng dari tujuan awalnya. DPR dinilai ingin aturan ini lebih banyak mengatur pencegahan kekerasan seksual.

DPR punya waktu dua bulan untuk menuntaskan pembahasan puluhan legislasi prioritas. Dewan tak menargetkan segera rampung.