maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Koalisi Masyarakat akan menyusun rekomendasi yang melibatkan ahli dan Komnas HAM kepada Gubernur Anies Baswedan. Mereka meminta Pemerintah Provinsi segera mencabut atau merevisi Pergub Penggusuran Paksa bikinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejumlah organisasi advokasi warga mencatat masih langgengnya kebijakan penggusuran di Jakarta selama pemerintahan Anies Rasyid Baswedan. Pemprov dituding masih terus memanfaatkan Pergub No. 207 Tahun 2016 bikinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sebagai dasar hukum pengusiran warga dari tempat tinggalnya.
Presiden Joko Widodo akan menunjuk kepala otorita sebagai pelaksana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Basuki Tjahaja Purnama, Bambang Brodjonegoro, Abdullah Azwar Anas, dan Tumiyana masuk radar. Jokowi mengungkapkan dua kriteria khusus calon kepala otorita.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kunci unit rumah susun Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara kepada warga. Penghuni merupakan warga yang lima tahun lalu tergusur karena Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin menjadikan lokasi sebagai bagian dari Kota Tua.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.