maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin

Hasil pencarian ‘Polisi Korupsi’

Kepolisian Persilakan KPK Uji Penyelidikan Kasus Novel

Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri kini telah memberikan akses penuh kepada KPK untuk mengawasi seluruh proses pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel itu. "Kami berikan full access kepada KPK. Mereka akan mendapat akses atas apa yang sudah dilakukan penyidik Polri," kata Tito di Markas Polda Metro Jaya, kemarin.

Nasional Edisi : Sabtu, 19 Agustus 2017

Kepolisian Diminta Evaluasi Penggunaan Senjata Api

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Bekto Suprapto, meminta Kepolisian Republik Indonesia mengevaluasi penggunaan senjata api anggotanya. Pasalnya, dalam dua pekan, tiga orang meninggal akibat penembakan yang dilakukan aparat kepolisian. Seluruh korban adalah warga biasa, bukan penjahat. "Ini ada masalah dan harus dievaluasi," kata dia kemarin.

Nasional Edisi : Jumat, 28 April 2017

Kepolisian Pantau Mobilisasi Massa

CIREBON - Kepolisian mencegah sebagian massa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dari daerah yang akan masuk Jakarta menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Yusri Yunus, mengatakan sekitar 200 anggota Banser NU Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon akan berangkat menggunakan lima bus. "Kami jelaskan larangan mobilisasi massa dari Kapolda," kata dia, kemarin.

Berita Utama Edisi : Rabu, 19 April 2017

Kepolisian Temukan Peredaran Vaksin Palsu

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan indikasi adanya peredaran vaksin palsu di dua tempat pelayanan kesehatan. Namun pihak kepolisian belum mau mengungkap lebih jauh temuan tersebut. "Masih dalam proses. Setelah selesai nanti, kami umumkan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Yogyakarta Komisaris Besar Hudit Wahyudi, kemarin.

Berita Utama-Jateng Edisi : Kamis, 30 Juni 2016

Kepolisian Usut Proyek Laboratorium di UNM

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Ajun Komisaris Besar Adip R., menyatakan tengah mengusut dugaan korupsi pembangunan gedung laboratorium terpadu di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM). "Tim kami sedang mengumpulkan bahan," katanya, kemarin.

Makassar Edisi : Kamis, 3 Maret 2016

Kepolisian Yogyakarta Evaluasi Izin Pengawalan

YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan akan mengevaluasi pemberian izin patroli dan pengawalan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Kepolisian membuka kemungkinan melibatkan publik dalam menilai apakah sebuah kegiatan layak mendapat pelayanan pengawalan. "Kami koordinasi ulang dengan seluruh kepolisian wilayah baik di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan," kata juru bicara Kepolisian Daerah Yogyakarta, Ajun Komisaris Besar Any Pudjiastuti, kemarin.

Berita Utama-Jateng Edisi : Kamis, 20 Agustus 2015

Anggota Kepolisian Edarkan Sabu Rp 26 Miliar

SURABAYA - Seorang polisi aktif di Kepolisian Sektor Sedati, Sidoarjo, disangka sebagai pengedar 13 kilogram narkotik jenis sabu senilai Rp 26 miliar. Dia disebutkan menjadi bagian dari sindikat yang dikendalikan dari Penjara Nusakambangan. "Dia masuk dalam jaringan besar," kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Anas Yusuf, di Markas Polres Kota Besar Surabaya, kemarin.

Nusa Edisi : Kamis, 11 Juni 2015

Unhas Siap Dukung Kepolisian

MAKASSAR - Universitas Hasanuddin siap memasok tenaga ahli guna membantu kepolisian. Bantuan itu dapat berupa pengerahan akademikus menjadi saksi ahli yang diperlukan dalam pengusutan perkara. Hasil penelitian kampus juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penanganan sebuah kasus.

Makassar Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

PPATK Serahkan Laporan Pendanaan Terorisme kepada Kepolisian

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada tim Detasemen Khusus Antiteror 88 Kepolisian RI. Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan analisis itu mencakup transaksi keuangan 2013-2015 yang diduga berhubungan dengan pendanaan teroris. "Ada 14 laporan terkait pendanaan terorisme," ujar Yusuf di kantornya kemarin.

Nasional Edisi : Selasa, 21 April 2015

Kepolisian Didesak Berani Periksa Bupati Toraja

MAKASSAR - Kepolisian didesak berani mengusut keterlibatan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bakal Bandar Udara Mengkendek. Bupati dituding berperan dalam penentuan harga lahan, namun belum terjerat status tersangka, seperti yang dialami delapan pejabat dan mantan pejabat Tana Toraja lainnya dalam kasus yang sama.

Makassar Edisi : Jumat, 13 Maret 2015

Kepolisian Jagakarta Tangkap Empat Tahanan Kabur

JAKARTA - Kepolisian Sektor Jagakarsa, Jakarta Selatan, kembali menangkap dua tahanan yang menjebol sel dan melarikan diri dari tahanan Kepolisian Sektor Jagakarsa. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Jagakarsa Inspektur Satu Hari Subeno mengatakan, kedua tersangka, Andre Maulana dan Fuad Hidayatullah, ditangkap di Kampung Gentong, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, kemarin dinihari. "Sekitar pukul 02.20 WIB," ujar Hari kepada Tempo, kemarin.

Metro Edisi : Kamis, 12 Maret 2015

Kepolisian Sisakan Bupati Non-Tersangka

MAKASSAR - Kepolisian menetapkan enam tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran pembebasan lahan untuk Bandar Udara Mengkendek, Tana Toraja, senilai puluhan miliar rupiah. Penetapan itu menjadikan jumlah tersangka seluruhnya dalam kasus tersebut menjadi delapan orang. "Kami agendakan memeriksa mereka besok (hari ini)," kata Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Ajun Komisaris Besar Burhaman kemarin.

Makassar Edisi : Jumat, 6 Maret 2015

Kritik untuk Komisi Kepolisian

Budi Hatees,
penulis

SUKAR dibantah jika Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) disebut punya andil dalam membuat rivalitas antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tajam selama sebulan terakhir. Andil itu terlihat saat Kompolnas mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo.

Opini Edisi : Rabu, 25 Februari 2015

Kejaksaan dan Kepolisian Musnahkan Bukti Narkoba

MAKASSAR - Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Makassar memusnahkan sabu seberat 1 kilogram dan 4.333 butir pil ekstasi senilai Rp 3,5 miliar. Barang haram itu adalah milik bandar narkoba asal Balikpapan, Amiruddin, 36 tahun, yang sudah berada di tahanan. "Barang bukti ini hasil pengungkapan kasus pada Januari lalu," kata Kepala Polrestabes Makassar, Komisaris Besar Fery Abraham, kemarin.

Makassar Edisi : Jumat, 13 Februari 2015

Satgas Liar di Kepolisian

Presiden Joko Widodo menghadapi tugas yang berat setelah konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI meletup. Bukan hanya menyelamatkan KPK, Jokowi juga mesti membenahi kepolisian yang cenderung tak profesional dan mudah disusupi kepentingan politik.

Editorial Edisi : Rabu, 28 Januari 2015

Komisi Kepolisian Tunggu Keputusan Dewan

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional menyatakan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian tak serta-merta ditarik meskipun Budi berstatus tersangka. Anggota Komisi Kepolisian M. Nasser mengatakan lembaganya akan menunggu hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.

Berita Utama Edisi : Rabu, 14 Januari 2015

Serangan Bom Sasar Akademi Kepolisian Yaman

SANAA - Sebuah bom mobil meledak saat sekelompok pemuda Yaman sedang antre untuk mendaftar di akademi kepolisian di Ibu Kota Sanaa, kemarin. Kementerian Dalam Negeri Yaman menyatakan sedikitnya 38 orang tewas, sedangkan 60 orang terluka dalam aksi kekerasan terbaru di negara tersebut. Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus bertambah.

Internasional Edisi : Kamis, 8 Januari 2015

Jalan Mundur Komisi Antikorupsi

Langkah KPK menyerahkan penyidikan kasus dugaan suap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ke Bareskrim Polri membuat cemas pegiat antikorupsi. Mereka pesimistis polisi bisa mengembangkan kasus tersebut untuk membongkar perkara korupsi yang lebih besar. Jalan mundur komisi antikorupsi itu bisa menjadi pintu masuk untuk melimpahkan kasus-kasus korupsi lainnya ke Trunojoyo.

Cover Story Edisi : Selasa, 11 Mei 2021

Pemerintah Kaji Ulang Densus Antikorupsi

Presiden Joko Widodo menyatakan rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (densus antikorupsi) belum final. Menurut dia, pemerintah akan menggelar rapat kabinet terbatas untuk secara khusus membahas seluruh rencana pembentukan yang diusulkan oleh Kepolisian RI. "Itu masih rencana. Usulan. Minggu depan kami bahas," kata Jokowi di Hotel Borobudur, kemarin.

Nasional Edisi : Jumat, 20 Oktober 2017

Rp 975 Miliar untuk Bentuk Densus Antikorupsi

Kepolisian Republik Indonesia berkukuh merealisasi pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi pada tahun ini. Korps Tri Brata-julukan kepolisian-pun mengajukan tambahan bujet Rp 975 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. "Anggaran ini murni untuk kegiatan operasional dan belum termasuk kebutuhan untuk peralatan dan fasilitas (Densus Antikorupsi)," kata Asisten Perencanaan dan Anggaran Polri Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo, dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Nasional Edisi : Rabu, 20 September 2017

Komisi Antikorupsi Tolak Bahas Penyidikan di DPR

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang, memastikan tak bakal meladeni pertanyaan yang menyangkut penyidikan perkara korupsi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Saut mengingatkan, komisi antikorupsi dilarang mengungkapkan materi perkara, terutama kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tak langsung terkait dengan penanganan kasus. "KPK harus clear and cut. Lain hal kalau ditanya yang sifatnya umum, tidak masuk materi atau pokok perkara," kata Saut kepada Tempo, kemarin.

Nasional Edisi : Senin, 11 September 2017

KPK Pamerkan Komik Antikorupsi

Memasuki Jakarta Creative Hub, mata pengunjung langsung tertuju pada kartun Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, narapidana korupsi kasus suap daging impor pada 2013. Dalam kartun itu, Luthfi yang mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi berpose mengacungkan dua jari dan tersenyum. Di sampingnya, tertulis kalimat sindiran, "Rompi Percaya Diri".

Peristiwa Edisi : Senin, 21 Agustus 2017

KPK Dalami Peran Markus Nari dalam Megakorupsi E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta keterangan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni, untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan perkara korupsi e-KTP, Markus Nari. "Dalam kasus ini, kita perlu tahu bagaimana alur peristiwanya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, kemarin.

Nasional Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017

Densus Antikorupsi, untuk Apa?

RENCANA Kepolisian RI membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi bukanlah langkah tepat untuk memerangi korupsi di negeri ini. Ikhtiar melahirkan lembaga baru itu justru berbahaya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain memboroskan anggaran, kehadirannya bisa menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada.

Editorial Edisi : Senin, 24 Juli 2017

Pegiat Antikorupsi Sangkal Dalil Yusril

Akademikus dan aktivis antikorupsi menyangkal keterangan Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan di depan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dalil Yusril--yang menyebutkan DPR dapat menggunakan hak angket karena Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan undang-undang-- dianggap tidak sesuai dengan logika hukum. "Maka nanti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga bisa diangket?" kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim,kemarin.

Nasional Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

KPK Kembali Luncurkan Animasi Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan seri kedua film animasi berjudul Sahabat Pemberani. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan peluncuran film ini merupakan program KPK untuk menciptakan generasi antikorupsi. "Pemberantasan korupsi tak hanya diusahakan melalui penindakan, tapi juga pencegahan melalui pembangunan perilaku dan penanaman budaya," ujarnya, kemarin.

Peristiwa Edisi : Senin, 22 Mei 2017

Kaum Ibu Diminta Jadi Agen Antikorupsi

YOGYAKARTA - Kaum perempuan, terutama ibu-ibu, diminta menjadi agen pencegahan korupsi. Di rumah, ibu berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak. "Menanamkan kejujuran dimulai dari rumah, sejak lahir, anak sangat dekat dengan ibu," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sei Harijadi, dalam seminar bertajuk "Peranan Ibu dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", kemarin.

Berita Utama-Jateng Edisi : Kamis, 4 Mei 2017

Proyek Jalan di Depok Diduga Dikorupsi

DEPOK - Polisi menahan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Depok, Hardiman. Ia ditangkap bersama dua pegawai perusahaan kontraktor terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Raya Pasir Putih.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Depok, Komisaris Teguh Nugroho, membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun dia membatasi penjelasannya dengan mengatakan bahwa polisi masih mengembangkan penyelidikan. "Berkasnya sebentar lagi P21 (lengkap) dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Tunggu saja," kata Teguh, Selasa lalu.

Metro Edisi : Kamis, 26 Januari 2017

Malaysia Tunjuk Kepala Komisi Antikorupsi Baru

KUALA LUMPUR - Malaysia menunjuk ketua komisi antikorupsi baru di tengah penyelidikan korupsi yang membayangi firma dana investasi negara, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Mulai 1 Agustus mendatang, Dzulkifli Ahmad dari kantor Kejaksaan Agung bakal menjadi Kepala Komisioner Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC). Dia menggantikan Abu Kassim Mohamed, yang mengundurkan diri dua tahun sebelum masa kerjanya berakhir.

Internasional Edisi : Sabtu, 30 Juli 2016

Dana Trotoar Diduga Dikorupsi

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyelidiki kasus korupsi dana proyek pemeliharaan trotoar pada 2015 yang ditangani Suku Dinas Bina Marga pemerintah kota setempat. Sebanyak 15 orang telah dimintai keterangannya, termasuk perusahaan rekanan lelang, sejak Maret lalu.

Metro Edisi : Rabu, 4 Mei 2016

Jawa Tengah Belajar Antikorupsi ke KPK

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengantar belasan kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan integritas di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. "Kalau mau mencegah korupsi, apa yang harus dilakukan? Membangun sistem dan memberi contoh," kata dia saat konferensi pers di gedung KPK, kemarin.

Peristiwa Edisi : Rabu, 23 Maret 2016

Kompromi UU Antikorupsi

Keputusan Presiden Joko Widodo dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menunda revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan hanya menjadi kompromi kedua lembaga. Pemerintah semestinya menarik saja rancangan undang-undang itu dari Dewan.

Opini Edisi : Rabu, 24 Februari 2016

Melawan Aspirasi Antikorupsi

Siapa pun tahu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan pernah berdiri jika Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI sanggup menjalankan fungsi yudisialnya dengan baik. Kini, 12 tahun setelah lembaga antirasuah itu berdiri, kedua lembaga tersebut belum bisa meyakinkan bahwa keduanya telah banyak berubah.

Editorial Edisi : Senin, 19 Oktober 2015

Aktivis Antikorupsi Kritik Calon Pemimpin KPK

YOGYAKARTA - Koalisi Antikorupsi Yogyakarta menilai delapan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi beraroma penguasa. Ada empat calon yang dinilai akan menjadi paket dan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami menduga akan ada satu paket yang bercita rasa penguasa," kata Tri Wahyu K.H., Koordinator Indonésia Court Monitoring, di kantor Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, kemarin.

Berita Utama-Jateng Edisi : Kamis, 3 September 2015

Pegiat Antikorupsi Desak Penuntasan Kasus Listrik Pasangkayu

MAKASSAR - Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Pegiat antikorupsi ini mengaku heran karena pengusutan proyek senilai Rp 1,7 miliar ini sudah satu tahun, namun belum ada perkembangan penyidikan. "Sudah setahun lebih kasus itu tidak jelas," kata Ketua ACC, Abdul Muttalib, saat dihubungi kemarin.

Makassar Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Ironi Inpres Antikorupsi

Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 2015(26 Mei 2015). Inpres ini patut diapresiasi di tengah situasi penegakan hukum, khususnya bidang antikorupsi, yang mengalamipublic distrust.Namun, pada sisi lain, tetap perlu ada kritik terhadap cara-cara pemberantasan korupsi dengan menggunakan instrumen instruksi presiden (inpres).

Opini Edisi : Selasa, 9 Juni 2015

Pegiat Antikorupsi Desak KPK Supervisi Kasus Syahruddin

MAKASSAR - Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi Selatan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera mensupervisi kasus korupsi proyek laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo. Pegiat antikorupsi menengarai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tidak transparan dalam mengusut kasus yang menyeret anggota DPRD Sulawesi Selatan, Syahruddin Alrif, itu. "Kami segera layangkan surat," ujar Abdul Muttalib, ketua badan pekerja lembaga itu, saat dihubungi kemarin.

Makassar Edisi : Rabu, 27 Mei 2015

Aktivis Antikorupsi Sorot Pengusutan Proyek PDAM Gowa

MAKASSAR - Ketua Badan Pekerja Anti-Corruption Committee Sulawesi Selatan, Abdul Muttalib, menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek sarana dan prasarana jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa. "Hingga kini belum ada kejelasan soal kasus itu," katanya, kemarin.

Makassar Edisi : Senin, 4 Mei 2015

Pegiat Antikorupsi Kecewa atas Keputusan Pemimpin KPK

JAKARTA - Para pegiat antikorupsi mengecam keputusan pemimpim Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan penyidikan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menilai KPK sebenarnya masih punya kesempatan mengusut tuntas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang disangkakan pada Budi. Caranya, dengan mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi.

Berita Utama Edisi : Selasa, 3 Maret 2015

Pegiat Antikorupsi Kecam Putusan Soal Budi Gunawan

MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar kecewa atas putusan hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan terkait dengan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LBH Makassar menilai kemenangan Budi Gunawan atas kasus yang tengah diusut KPK itu menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Makassar Edisi : Selasa, 17 Februari 2015

Kejaksaan Gojlok Satgas Antikorupsi

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyo Pramono, mengatakan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi akan mulai efektif bekerja pada Senin pekan depan.?Saat ini, seratus anggota satgas antikorupsi itu masih menjalani pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. "Kemarin sudah pembekalan dengan Jaksa Agung (Muhammad Prasetyo)," ujar Widyo, kemarin.

Nasional Edisi : Rabu, 14 Januari 2015

Proyek Pasar Minasamaupa Diduga Dikorupsi

MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Modern Minasamaupa di Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Kejaksaan mengusut proyek pembangunan pasar induk senilai Rp 73 miliar itu setelah menerima laporan dari masyarakat pada Desember lalu.

Makassar Edisi : Senin, 5 Januari 2015

Museum Antikorupsi

Djoko Subinarto,
Alumnus Universitas Padjadjaran

Selain lewat jalur sekolah formal, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lewat museum.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk kepentingan pribadi melalui cara-cara penyuapan, pemerasan, kolusi, nepotisme, penipuan, dan penggelapan.

Opini Edisi : Sabtu, 20 Desember 2014

Rumah Aktivis Antikorupsi Dilempari Bondet

PROBOLINGGO - Rumah aktivis anti-korupsi di Probolinggo, Jawa Timur, Buchori Muslim, dilempari bom kemarin. Akibatnya, sebagian rumah di Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, itu hancur berantakan, terutama ruang tamu serta teras. Sejumlah perabotan rumah, kaca jendela, dan plafon atas asbes juga hancur. "Kursi tamu sampai terlempar keluar," kata Buchori kemarin.

Nusa Edisi : Kamis, 27 November 2014

TII Ungkap Program Antikorupsi Jokowi-JK Lebih Lengkap

JAKARTA - Hasil kajian Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan, program antikorupsi Jokowi-Jusuf Kalla mencakup 18 sektor pemerintahan. Sektor-sektor itu termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, dan partai politik. Sedangkan program antikorupsi Prabowo-Hatta melingkupi tujuh sektor pemerintahan dan pemerintah daerah.

Nasional Edisi : Jumat, 6 Juni 2014

Komisi Antikorupsi Dakwa Yingluck dengan Kelalaian

BANGKOK - Serangan terhadap Yingluck Shinawatra belum berhenti. Komisi Antikorupsi Thailand (NACC) kemarin mendakwa Yingluck untuk kelalaian. Keputusan ini hanya satu hari setelah Mahkamah Konstitusi negara itu memakzulkan Yingluck dari jabatan perdana menteri karena menyalahgunakan kekuasaan dalam penggantian Kepala Keamanan Nasional pada 2011.

Di tengah aksi demonstrasi ribuan pendukung Yingluck di Bangkok, NCAA Thailand mengumumkan keputusan untuk meneruskan dakwaan terhadap Yingluck. Perempuan 46 tahun itu dianggap lalai dalam program skema pembelian beras. Program unggulan Yingluck ini dinilai hanya untuk menarik dukungan petani, berindikasi korupsi, dan merugikan negara miliaran bath.

Internasional Edisi : Jumat, 9 Mei 2014

Aktivis Antikorupsi Desak Kejaksaan Tahan Idham

YOGYAKARTA -- Pegiat antikorupsi mendesak Kejaksaan Tinggi DIY segera menahan tersangka korupsi dana hibah Persiba Bantul, M. Idham Samawi. Sebab, secara jelas, politikus PDI Perjuangan itu melecehkan dan membohongi penegak hukum.

Idham beralasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta sejak 6 April 2014. Dengan begitu, dia tidak datang dalam pemeriksaan penyidik, Senin lalu. Namun, Selasa lalu, mantan bupati itu tampil dalam siaran langsung TVRI Yogyakarta.

Berita Utama-Jateng Edisi : Kamis, 10 April 2014

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan