Pengesahan RUU PPRT Separuh Jalan
Pimpinan DPR akhirnya sepakat membawa RUU PPRT ke rapat paripurna pada pekan depan. Koalisi masyarakat sipil tetap waswas.
Hasil pencarian ‘UU TPKS’
Jurus Pamungkas Mengegolkan RUU PPRT
Panja RUU PPRT berencana melaporkan pimpinan DPR ke MKD. Pembahasan dijanjikan pada masa sidang berikutnya.
Nasional Edisi : Kamis, 23 Februari 2023
Sarat Kritik terhadap RUU Kesehatan
Sejumlah organisasi kesehatan mengkritik draf RUU Kesehatan. Tidak hanya bagi profesi, masyarakat pun harus memahami isi RUU.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Februari 2023
Bahaya Revisi UU MK
Langkah DPR untuk mengusulkan revisi UU MK layak dikecam karena sarat muatan politik. Bisa mengancam independensi pengadilan.
Editorial Edisi : Senin, 20 Februari 2023
Berpacu Merevisi UU Desa
Revisi UU Desa akan masuk Prolegnas 2023 untuk mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kades. Pemerintah tengah mengkajinya.
Nasional Edisi : Jumat, 27 Januari 2023
RUU EBT tanpa Skema Berbagi Jaringan
Pemerintah menolak usulan ihwal pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik milik PLN oleh pembangkit swasta dalam RUU EBT.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 27 Januari 2023
Penentang RUU Kesehatan Meluas
Penentang RUU Kesehatan kian luas dan isu yang disoal bertambah. Urusan zat adiktif dan pelindungan data pribadi ikut disoal.
Nasional Edisi : Rabu, 18 Januari 2023
Mempertanyakan Urgensi RUU Kesehatan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak isi draf RUU Kesehatan karena disinyalir bakal mereduksi peran organisasi profesi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda-beda di tiap wilayah dalam hal jumlah dokter.
Nasional Edisi : Selasa, 13 Desember 2022
Forkopi Usul Penguatan RUU Perkoperasian
Forkopi mengirimkan surat terbuka kepada Presiden agar mengedapankan asas dasar koperasi sesuai semangat Pasal 33 UUD 45. #Infotempo
Info Tempo Edisi : Jumat, 2 Desember 2022
Ramai-ramai Mengkritik RUU Kesehatan
Organisasi profesi medis mempersoalkan langkah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan. Masih banyak undang-undang kesehatan yang selaras.
Nasional Edisi : Rabu, 16 November 2022
Pasal Bermasalah di RUU Sisdiknas
Para pegiat pendidikan menilai RUU Sisdiknas belum layak dibahas di parlemen. Banyak pasal yang dinilai bermasalah.
Nasional Edisi : Jumat, 23 September 2022
DPR Atur Status Transportasi Daring dalam Revisi UU Lalu Lintas
DPR akan mengatur transportasi daring dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang sudah masuk Prolegnas 2022.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Jumat, 23 September 2022
Menimbang Peluang Gugat UU PDP
Koalisi masyarakat sipil tengah mengkaji peluang mengajukan judicial review UU PDP ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi memastikan adanya kekosongan aturan dalam undang-undang ini.
Nasional Edisi : Kamis, 22 September 2022
Nasib RUU Sisdiknas Setelah Penolakan Baleg
Baleg menolak RUU Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2023. Pemerintah diminta merapikan dan mengkomunikasikan muatan RUU Sisdiknas lebih dulu sebelum diajukan kembali ke DPR.
Nasional Edisi : Kamis, 22 September 2022
Lubang RUU Pelindungan Data Pribadi
DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang diinisiasi pemerintah. Namun draf final RUU tersebut dinilai tak cukup memberikan jaminan pelindungan data. Sedangkan kasus kebocoran data, yang ditengarai terjadi di institusi pemerintahan dan badan usaha, semakin marak.
Cover Story Edisi : Jumat, 9 September 2022
Penerapan UU TPKS untuk Pelaku Kejahatan Seksual
Setiap Kamis dwimingguan, Koran Tempo dan Konde.co bekerja sama dengan LBH APIK Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, serta Kalyanamitra menyajikan rubrik khusus untuk menjawab persoalan hukum perempuan. Edisi kali ini membahas tentang penerapan UU TPKS untuk pelaku kejahatan seksual.
Klinik Hukum Perempuan Edisi : Kamis, 1 September 2022
Menjelang Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi
DPR menargetkan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi pada bulan ini. Isi draf teranyar belum terang.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 3 September 2022
Syarat Mendesak Menunda RUU Sisdiknas
Pemerintah diminta menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Masih minim partisipasi publik.
Nasional Edisi : Jumat, 5 Agustus 2022
Menanti Transparansi RUU Sisdiknas
Pemerintah berjanji membuka draf akhir Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) kepada publik. Naskahnya diklaim belum kelar digodok banyak kementerian.
Nasional Edisi : Jumat, 5 Agustus 2022
Ninik Rahayu: Hapus Pasal di RUU KUHP yang Mengancam Pers
Publik kini sudah bisa mengakses draf terbaru RUU KUHP. Pada draf lama, menurut anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, ada sejumlah pasal yang merugikan pers. Dewan Pers akan menyampaikan responsnya terhadap draf terbaru itu.
Tamu Edisi : Minggu, 24 Juli 2022
Basa-basi Pembahasan RUU KUHP
Dewan Perwakilan Rakyat berjanji membahas ulang RUU KUHP. Proses pembahasan harus terbuka.
Editorial Edisi : Jumat, 8 Juli 2022
Perkara Substansi RUU Energi Baru dan Terbarukan
Akmaluddin Rachim, peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, memaparkan sejumlah masalah dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan, seperti prioritas energi nuklir.
Opini Edisi : Rabu, 29 Juni 2022
Ujug-ujug RUU Sisdiknas
Kontroversi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terus bergulir setelah Kementerian Pendidikan berencana memasukkan draf ini ke dalam program legislasi nasional. Sejumlah pegiat pendidikan menilai RUU ini terkesan dipaksakan. Selain naskah akademisnya muncul tiba-tiba, aturan yang digadang-gadang sebagai omnibus sektor pendidikan ini minim melibatkan publik.
Cover Story Edisi : Selasa, 21 Juni 2022
Kontroversi RUU Sisdiknas Belum Tuntas
Pemerintah memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2022. Sejumlah pegiat pendidikan menilai draf aturan tersebut terkesan dipaksakan untuk disahkan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 21 Juni 2022
Tak Perlu Buru-buru Sahkan RUU KIA
Komnas Perempuan berharap pengesahan RUU KIA tidak dilakuan secara terburu-buru. Dikhawatirkan aturan ini justru akan mendiskriminasi kaum perempuan.
Nasional Edisi : Selasa, 21 Juni 2022
Jalan Panjang Memperjuangkan RUU PRT
Nasib RUU PRT di DPR hingga kini masih menggantung. Hampir dua dekade draf RUU PRT berada di DPR, tapi belum juga dibahas.
Nasional Edisi : Jumat, 17 Juni 2022
Kejar Tayang Mengetok RUU KUHP
DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan.
Berita Utama Edisi : Selasa, 31 Mei 2022
Setengah Hati Mengoreksi UU Cipta Kerja
Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bakal disusul revisi UU Cipta Kerja. Ada keengganan mengoreksi substansi undang-undang yang sarat masalah.
Berita Utama Edisi : Rabu, 25 Mei 2022
Residu Hasil Revisi UU PPP
DPR tinggal mengesahkan hasil pembahasan revisi UU PPP. Hasil revisi itu, di antaranya, mengakomodasi metode pembuatan UU Cipta Kerja.
Nasional Edisi : Jumat, 15 April 2022
Berikutnya Giliran RUU Cipta Kerja
Baleg DPR akan segera membahas kembali Undang-Undang Cipta Kerja setelah pengesahan RUU PPP. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan undang-undang itu cacat formal.
Nasional Edisi : Jumat, 15 April 2022
Berbagai Syarat Setelah RUU TPKS Disahkan
DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Perlu sejumlah jaminan penguatan dengan undang-undang lain.
Nasional Edisi : Rabu, 13 April 2022
Kejar Tayang Revisi UU PPP
Badan Legislasi terburu-buru menuntaskan pembahasan revisi UU PPP. Revisi ini terkesan hanya untuk mengakomodasi keberadaan UU Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional oleh MK.
Nasional Edisi : Sabtu, 9 April 2022
Opsi Memecah Kebuntuan RUU PDP
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih saja alot. Pembentukan dan kedudukan badan otoritas pengawas data masih menjadi kendala.
Nasional Edisi : Rabu, 6 April 2022
Kejar Tayang Pembahasan RUU Sisdiknas
Rencana memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional ke Program Legislasi Nasional 2022 dinilai terburu-buru. Kementerian seharusnya memperbaiki konsep "Peta Jalan Pendidikan".
Nasional Edisi : Senin, 28 Maret 2022
Muncul Saat Revisi UU ITE Mandek
Pemerintah menyiapkan rumusan denda sebagai aturan turunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan platform media sosial muncul ketika pembahasan revisi UU ITE terhambat.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 26 Maret 2022
Kegemasan Siti Mazumah pada RUU TPKS
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) belum ada kemajuan, juga belum jelas kapan disahkan. Padahal, menurut Direktur LBH APIK, Siti Mazumah, aturan itu sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban. Selain mengawal RUU ini, LBH APIK berjibaku mengadvokasi korban dan penyintas kekerasan.
Tamu Edisi : Minggu, 13 Maret 2022
Kejar Tayang Pembahasan RUU TPKS Saat Reses
DPR dan pemerintah memulai pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pembahasan dikhawatirkan tidak akan maksimal karena dilakukan saat masa reses legislator Senayan.
Nasional Edisi : Rabu, 23 Februari 2022
Pembahasan RUU TPKS Tunggu Paripurna DPR
Pembahasan RUU TPKS akan lebih cepat jika dikembalikan ke Badan Legislasi DPR yang sejak awal menyusun drafnya. Daftar inventaris masalah pada tahun lalu seharusnya tak banyak berubah.
Nasional Edisi : Kamis, 6 Januari 2022
Beda Alasan Menunda Penetapan RUU TPKS
Fraksi Golkar menghendaki Baleg mendengar pendapat ulama sebelum menetapkan RUU Kekerasan Seksual menjadi usul inisiatif DPR. RUU ini akan dibahas pada masa sidang di awal 2022.
Nasional Edisi : Kamis, 23 Desember 2021
Segera Sahkan RUU Kekerasan Seksual
Berlarut-larutnya pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan ketidakseriusan dan keengganan para wakil rakyat di DPR untuk membela korban.
Editorial Edisi : Kamis, 23 Desember 2021
Terpuruk Pasca-Revisi UU KPK
Sejumlah lembaga survei menyebutkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin menurun, bak prajurit terjun payung. UU KPK yang baru dinilai membuka celah sejumlah masalah.
Nasional Edisi : Jumat, 10 Desember 2021
Kejar Target Ketok RUU Migas
Setelah lebih dari 10 tahun terkatung-katung, parlemen berjanji mengesahkan RUU Migas pada tahun depan.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Rabu, 1 Desember 2021
Banjir Dukungan untuk Korban UU ITE
Sebuah klinik kecantikan di Surabaya melaporkan konsumennya yang mengulas hasil perawatan di media sosial Instagram. Revisi UU ITE mendesak dilakukan.
Nasional Edisi : Senin, 15 November 2021
Polemik Revisi UU Narkotika di Tangan Mahfud
Mahfud sudah berulang kali menggelar rapat membahas rencana revisi UU Narkotika, namun pertemuan itu belum dapat menyatukan perbedaan pendapat antara pihak kepolisian dan kejaksaan.
Nasional Edisi : Rabu, 15 September 2021
Revisi UU Otsus Papua untuk Siapa
DPR dan pemerintah pusat seharusnya mendengarkan keberatan Majelis Rakyat Papua atas revisi UU Otonomi Khusus Papua. Pemaksaan agenda Jakarta hanya akan meruntuhkan kepercayaan dan memperluas antipati rakyat Papua.
Editorial Edisi : Jumat, 11 Juni 2021
Bahaya Usulan Pasal Baru UU ITE
Gagasan merevisi ketentuan UU ITE yang multitafsir diduga hanya isapan jempol. Pemerintah malah mengusulkan pasal baru pemidanaan berkaitan dengan hoaks.
Nasional Edisi : Senin, 24 Mei 2021
Pembahasan RUU PKS Diragukan Tuntas Tahun Ini
Pemerintah membentuk gugus tugas untuk mengawal pembahasan hingga pengesahan RUU PKS.
Nasional Edisi : Sabtu, 13 Maret 2021
RUU Penghias Prolegnas Prioritas
NASIB Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual masih berkutat di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal RUU ini masuk Program Legislasi Nasional Prioritas sejak 2016 hingga sekarang.
Nasional Edisi : Sabtu, 13 Maret 2021
Gula-gula untuk Para Korban UU ITE
Tim Kajian UU ITE bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. memanggil korban pelaksanaan UU ITE untuk diminta pendapat dan aspirasinya.
Berita Utama Edisi : Sabtu, 27 Februari 2021
Pelanggaran dan Penanganan UU ITE
Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih dan akan terus memakan korban.
Nasional Edisi : Jumat, 26 Februari 2021
Revisi UU Pemilu Terancam Keluar dari Daftar Prioritas
Pembahasan RUU Pemilu ada kemungkinan dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.
Nasional Edisi : Rabu, 24 Februari 2021
Pakar Hukum Usulkan Dua Pasal UU ITE Dihapus
Semangat awal pembuatan UU ITE adalah untuk mengatur urusan bisnis dan perdagangan secara daring.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Februari 2021
Revisi dan Penafsiran UU ITE Disusun Berbarengan
Tim pembuat penafsiran pasal-pasal karet dan tim revisi UU ITE akan mulai bekerja pada Senin mendatang.
Nasional Edisi : Sabtu, 20 Februari 2021
Lemah Daya Paksa Penafsiran UU ITE
Penerbitan pedoman penafsiran UU ITE justru menimbulkan ketidakpastian hukum.
Nasional Edisi : Jumat, 19 Februari 2021
Korban UU ITE Berjatuhan
UU ITE telah banyak membawa korban.
Berita Utama Edisi : Kamis, 18 Februari 2021
Peluang Revisi UU Pemilu Menipis
Tujuh dari sembilan fraksi di parlemen menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
Nasional Edisi : Sabtu, 13 Februari 2021
Cabut Pasal Diskriminatif RUU Pemilu
RUU Pemilu melarang bekas anggota PKI dan HTI menjadi peserta pemilu.
Editorial Edisi : Jumat, 29 Januari 2021
Elsam: RUU Perlindungan Data Pribadi Cenderung pada Pemberian Sanksi
Legislator akan memastikan ketentuan pidana dalam RUU tak menjadi pasal karet untuk mempidanakan jurnalis dan masyarakat sipil.
Nasional Edisi : Kamis, 12 November 2020
Akademikus Nilai UU Cipta Kerja Cacat Hukum
Ditemukan banyak kesalahan dalam teks UU Cipta Kerja.
Nasional Edisi : Rabu, 4 November 2020
Aturan Tarif Pipa Gas Masuk Revisi UU Migas
Perubahan kewenangan toll fee diusulkan masuk UU Cipta Kerja, tapi terpental.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Selasa, 27 Oktober 2020
Kontroversi Kewenangan Penyadapan dalam RUU Kejaksaan
Taufik Basari cemaskan besarnya kewenangan penyadapan oleh pemerintah dalam rencana revisi UU Kejaksaan.
Nasional Edisi : Senin, 21 September 2020
Revisi UU Mahkamah Konstitusi untuk (Si)apa?
Revisi UU Mahkamah Konsitusi dipandang sebagai "hadiah" bagi hakim konstitusi. Tak jelas relevansinya dengan penguatan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi.
Opini Edisi : Selasa, 8 September 2020
Pemerintah Ingin Dewan Kebut RUU Cipta Kerja
Badan Legislasi DPR baru menyelesaikan 100 dari 2.000 persoalan dalam RUU Cipta Kerja.
Berita Utama Edisi : Rabu, 19 Agustus 2020
Siasat Berganti Nama RUU Pancasila
Nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila akan diputuskan dalam rapat paripurna.
Nasional Edisi : Senin, 20 Juli 2020
PDIP: Penggantian Rieke untuk Memperlancar Pembahasan RUU Ideologi Pancasila
Pembahasan RUU Ideologi Pancasila dinilai merugikan PDIP secara langsung.
Nasional Edisi : Senin, 13 Juli 2020
Pakar Hukum Sarankan Presiden Kirim Surat Penolakan RUU HIP ke DPR
Pemerintah masih mengkaji RUU HIP usul inisiatif DPR.
Nasional Edisi : Senin, 6 Juli 2020
NasDem dan PDIP Tetap Dorong Pengesahan RUU PKS
Komisi VIII mengambil alih pembahasan RUU PKS tanpa berkonsultasi dengan pemimpin Badan Legislasi DPR.
Nasional Edisi : Senin, 6 Juli 2020
Fraksi Usulkan RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas
Perubahan nama RUU HIP dianggap tidak akan menghilangkan persepsi negatif masyarakat.
Nasional Edisi : Selasa, 30 Juni 2020
Memboikot Pembahasan RUU Bermasalah
Akademikus meminta DPR menghentikan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Nasional Edisi : Kamis, 25 Juni 2020
Polemik Status Nazaruddin Picu Pembahasan RUU Pemasyarakatan
RUU Pemasyarakatan menjadikan kejahatan korupsi sebagai tindak kriminal biasa.
Nasional Edisi : Selasa, 23 Juni 2020
PDIP Kecam Partai Lain perihal RUU Ideologi Pancasila
NasDem mengklaim sejak awal telah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Nasional Edisi : Jumat, 19 Juni 2020
RUU HIP Berpotensi Menghidupkan Alat Sensor Ideologi
Organisasi keagamaan menganggap isi RUU akan memecah belah persatuan bangsa.
Nasional Edisi : Kamis, 18 Juni 2020
Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Materi dalam RUU HIP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Nasional Edisi : Rabu, 17 Juni 2020
Dewan Undang Pakar untuk Bahas RUU Cipta Kerja
Materi pembahasan seputar konsiderans, ketentuan umum, serta maksud dan tujuan RUU Cipta Kerja.
Nasional Edisi : Selasa, 21 April 2020
RUU Lawas Picu Protes di Hong Kong
Cina mendesak penerapan RUU Keamanan di Hong Kong pada masa pandemi.
Internasional Edisi : Kamis, 16 April 2020
Dewan Percepat Pembahasan RUU KUHP
Komisi III menargetkan pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan tuntas dalam satu minggu.
Nasional Edisi : Jumat, 3 April 2020
Pembahasan Revisi UU Mineral dan Batu Bara Rampung
DPR dan pemerintah akan mengesahkan revisi UU Minerba pada 8 April mendatang.
Ekonomi dan Bisnis Edisi : Kamis, 2 April 2020
Ribuan Mahasiswa dan Aktivis Yogyakarta Tolak RUU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja mengancam hak-hak buruh, kelestarian lingkungan, dan kebebasan pers.
Nasional Edisi : Selasa, 10 Maret 2020
Pengusul RUU Ketahanan Keluarga Khawatir Fenomena Perceraian
Komnas Perempuan mempertanyakan tujuan pembuatan RUU Ketahanan Keluarga.
Nasional Edisi : Jumat, 21 Februari 2020
Pemerintah Serahkan RUU Cipta Kerja ke Senayan
Pemerintah menyerahkan surat presiden beserta draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja-sebelumnya disebut RUU Cipta Lapangan Kerja-dan naskah akademik RUU ini kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.
Peristiwa Edisi : Kamis, 13 Februari 2020
Muhammadiyah dan NU Mengkritik RUU Perlindungan Tokoh Agama
RUU ini dicurigai bertujuan melindungi kepentingan politik kelompok tertentu.
Nasional Edisi : Senin, 20 Januari 2020
RUU Kewarganegaraan India Tuai Protes
Amnesty International menyebut RUU itu sebagai hukum fanatik yang harus segera dicabut.
Internasional Edisi : Jumat, 13 Desember 2019
Amerika Sahkan RUU Dukung HAM di Hong Kong
Beijing mengecam dan menganggap RUU itu mencampuri urusan internal.
Internasional Edisi : Kamis, 21 November 2019
Pemimpin KPK Gugat Proses Revisi UU KPK
Hakim konstitusi diminta memberlakukan UU KPK yang lama.
Nasional Edisi : Kamis, 21 November 2019
Yasonna Telaah Usul Dewan Soal RUU Warisan
DPR mengusulkan pembahasan kembali sejumlah RUU kontroversial.
Nasional Edisi : Senin, 4 November 2019
Dewan Prioritaskan RUU Warisan Periode Lalu
Komisi Hukum berfokus menyelesaikan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.
Nasional Edisi : Sabtu, 2 November 2019
Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Segera Diajukan
Demonstrasi mahasiswa untuk menolak UU KPK hasil revisi akan berlanjut.
Berita Utama Edisi : Kamis, 17 Oktober 2019
Dewan Klaim Kesalahan UU KPK Hanya Salah Ketik
Pemerintah temukan sembilan poin kesalahan dalam UU KPK hasil revisi sehingga dikembalikan ke DPR.
Nasional Edisi : Rabu, 9 Oktober 2019
Pengusul Revisi UU KPK Beda Pendapat Soal Umur Pimpinan
DPR mengakui ada sembilan poin kekeliruan dalam revisi UU KPK.
Nasional Edisi : Selasa, 8 Oktober 2019
DPR Tawarkan Legislative Review UU KPK
Demokrat mengusulkan penerbitan perpu penundaan UU KPK.
Berita Utama Edisi : Senin, 7 Oktober 2019
Otoritas Tunggal dalam RUU Keamanan Siber
Ketika pertama kali membaca Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), saya langsung tertawa, teringat pada kelucuan senator-senator di Amerika Serikat dalam sidang kasus Facebook dan Cambridge Analytica.
Opini Edisi : Jumat, 27 September 2019
Pegiat Antikorupsi Siapkan Uji Materi UU KPK
Pegiat antikorupsi menunggu perubahan kedua UU KPK setelah diberi nomor dan diundangkan.
Berita Utama Edisi : Kamis, 19 September 2019
Rapat Pengesahan Revisi UU KPK Berlangsung Kilat
Tiga partai di luar koalisi pemerintah hanya menyampaikan catatan setelah revisi UU KPK disahkan.
Berita Utama Edisi : Rabu, 18 September 2019
Presiden Didesak Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK
Pembahasan revisi UU KPK dianggap cacat prosedural dan tidak transparan.
Berita Utama Edisi : Senin, 16 September 2019
Partai Pemerintah Menjadi Inisiator Revisi UU KPK
Pembahasan RUU KPK ditargetkan rampung sebelum 24 September.
Berita Utama Edisi : Jumat, 6 September 2019
Masalah Amendemen Kelima UUD 1945
Hampir semua fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tampaknya menyepakati rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Opini Edisi : Rabu, 28 Agustus 2019
Pengabaian Keadilan di RUU Pertanahan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat sekarang akan menandai tonggak ketiga pengaturan pertanahan.
Opini Edisi : Jumat, 23 Agustus 2019
Partai Koalisi Berbeda Sikap Ihwal Amendemen UUD 1945
Pemilihan paket pimpinan MPR ikut mempengaruhi rencana amendemen kelima UUD 1945.
Berita Utama Edisi : Kamis, 15 Agustus 2019
Fraksi Berbeda Sikap Soal Materi Amendemen UUD
Tiga opsi fraksi-fraksi di MPR mengenai rencana amendemen kelima UUD 1945.
Nasional Edisi : Jumat, 9 Agustus 2019
RUU Ekstradisi Hong Kong Dipastikan Jalan Terus
Cina menegaskan mendukung RUU ekstradisi yang hendak disahkan parlemen Hong Kong.
Internasional Edisi : Selasa, 11 Juni 2019
Setelah Undang-Undang TPKS Disahkan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana penanganan kasus kekerasan seksual.