JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan sekolah tatap muka bisa mulai dibuka sebelum Juli 2021. Kegiatan belajar secara tatap muka di sekolah yang sudah siap bisa dilakukan tanpa perlu menunggu tahun ajaran baru. “Ini tidak diterapkan pada Juli 2021. Harus saya koreksi. Diterapkan mulai sekarang. Targetnya, semua sekolah sudah tatap muka pada Juli. Ini untuk tahun pelajaran yang baru. Itu saja,” ujarnya, kemarin.
Nadiem mengatakan sekolah yang sudah siap dan tenaga pendidiknya sudah divaksin bisa menyelenggarakan kegiatan belajar secara tatap muka. Sekolah, kata dia, tidak harus menunggu tahun ajaran baru.
Nadiem menegaskan bahwa sekolah yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara tatap muka tidak boleh memaksa orang tua ataupun murid belajar secara langsung. Semua keputusan ada pada orang tua, apakah anaknya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Di rumah saja lewat PC itu adalah hak masing-masing orang tua,” ujarnya.
Ihwal teknis pelaksanaan, kata Nadiem, sekolah harus bisa mengatur jadwalnya dengan baik. Yang pasti, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah ruangan diisi maksimal 50 persen dari kapasitas. “Itu mau dia mulai dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan sistem rotasi, silakan. Tapi harus sudah mulai,” tuturnya. “Jadi, jangan semua orang nunggu dulu bulan Juli. SKB-nya sudah mulai dari sekarang.”
Hingga saat ini, Nadiem mengaku Indonesia tertinggal dari negara-negara di Asia-Pasifik dalam hal pembelajaran tatap muka. Hingga Maret 2021, hanya sekitar 22 persen sekolah di Indonesia yang melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Di Asia-Pasifik, 85 persen negara kembali melakukan sekolah tatap muka. “Tapi permasalahannya adalah, walaupun dari Januari sudah diperbolehkan tatap muka semua sekolah, itu tergantung masing-masing pemda. Banyak pemda yang masih belum melaksanakan tatap muka,” tuturnya.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah daerah dapat mensosialisasi serta mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Adapun surat keputusan bersama (SKB) yang sudah dikeluarkan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mensosialisasi keputusan pembelajaran tatap muka yang telah dirancang oleh lintas kementerian ini,” ucapnya.
Seorang guru menunjukan sertifikat vaksin usai disuntik vaksin Covid-19 Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, 10 Maret 2021. TEMPO/Prima Mulia
Agar pembelajaran tatap muka mendatang berlangsung dengan baik, pemerintah memastikan para tenaga pendidik mendapat vaksin Covid-19. Vaksinasi bagi tenaga pendidik ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Pemerintah menargetkan sebanyak 5,8 juta tenaga pendidik atau guru berpartisipasi. “Target ini ditetapkan tentunya setelah melewati berbagai macam pertimbangan dan disesuaikan dengan kemampuan vaksinasi di lapangan,” ujar Wiku.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan rencana uji coba pembukaan sekolah di beberapa daerah masih rawan penularan Covid-19. Sebab, angka rasio positif atau positivity rate masih tinggi hingga hari ini. “Angka positivity rate di DKI masih di atas 10 persen sampai hari ini. Sekarang masih di level 11 persen. Itu artinya penularan masih tinggi,” kata Tri kepada Tempo, Kamis, 1 April 2021.
Meski dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat, Tri Yunis khawatir pembelajaran tatap muka akan meningkatkan potensi lonjakan angka kasus Covid-19. Pembukaan sekolah baru aman dilakukan jika positivity rate di bawah 5 persen. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak memaksakan untuk melakukan sekolah tatap muka. “Kalau mau memaksakan buka, tunggu sampai 7 persen. Itu pun dengan catatan seluruh kasus harus diisolasi, tanpa terkecuali,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan faktor risiko bakal membuat penanganan wabah ini akan semakin panjang. Selain itu, pemerintah akan kesulitan mengatur protokol kesehatan siswa saat pembelajaran tatap muka.
Tri mempunyai pengalaman langsung melihat bimbingan belajar yang dibuka pada masa pandemi akhirnya menjadi kluster penularan. Padahal, di bimbingan belajar di kawasan Depok itu, hanya ada lima siswa dalam satu kelas. “Pembukaan bimbel itu membuat guru yang mengajar hingga tenaga pendidik lainnya tertular. Kejadian ini baru saja terjadi Maret kemarin,” ucapnya.
EKO WAHYDUI | IMAM HAMDI
#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak
