JAKARTA – Pemerintah melanjutkan program vaksinasi nasional tahap kedua yang ditujukan kepada petugas pelayanan publik dan warga lanjut usia pada 17 Februari 2021. Lebih dari 38,5 juta jiwa ditargetkan akan menerima vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Melihat sasaran vaksinasi yang cukup besar, pemerintah akan memulai tahapan vaksinasi ini di tujuh provinsi Jawa dan Bali. Sebab, penyebaran virus corona di wilayah tersebut tertinggi di Indonesia. “Kami tahu bersama, sekitar 70 persen kasus Covid-19 berada di Jawa-Bali sehingga mendapat prioritas pertama,” kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, Senin, 15 Februari lalu.
Selain karena wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, kata Maxi, tujuh provinsi yang mendapat giliran pertama ini merupakan pusat dari permukiman padat penduduk. Hal ini juga dikhawatirkan menjadi pemicu penyebaran virus corona yang begitu cepat.
Perihal proses distribusi vaksin Covid-19 tahap kedua ini, sebanyak 70 persen dosis vaksin akan didistribusikan ke tujuh provinsi di Jawa-Bali. Sedangkan sisanya, yakni 30 persen dosis vaksin, akan didistribusikan ke 27 provinsi lainnya di seluruh Indonesia. “Jadi, semua akan mendapat vaksin, tapi waktunya saja,” tutur Maxi.
Adapun tujuh provinsi yang mendapat giliran pertama vaksinasi nasional tahap kedua ini meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Maxi mengatakan awalnya pemerintah hanya memprioritaskan petugas pelayanan publik pada tahap kedua vaksinasi. Namun, belakangan, pemerintah melihat kelompok masyarakat lanjut usia sangat perlu diprioritaskan karena tingkat kerentanan dan angka kematian akibat virus corona cukup tinggi. Dari total target tahap kedua mencapai 38 juta jiwa, lebih dari separuh atau 21 jiwa ditargetkan menyasar lansia.
Petugas menyuntikkan vaksin kepada tenaga kesehatan di Istora Senayan, Jakarta, 4 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat
Penetapan kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19, ujar Maxi, dilakukan dengan memperhatikan peta jalan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), serta kajian dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). "Jadi, pemerintah tidak asal memilih kenapa harus lansia dan pekerja pelayan publik," kata Maxi.
Selain warga lansia dan anggota TNI-Polri, petugas pelayanan publik ini mencakup petugas pemadam kebakaran hingga perangkat desa. Selain itu, vaksinasi Covid-19 tahap kedua ditujukan bagi pedagang pasar, tenaga pendidik, tokoh agama, dan wakil rakyat.
Vaksinasi juga menyasar pejabat pemerintah serta aparat sipil, petugas keamanan, pelayan pariwisata, pekerja transportasi publik, atlet, dan wartawan. "Ini merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga sangat rentan terhadap virus Covid-19," kata dia.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan program vaksinasi tahap kedua ini akan dilakukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota penyangga. Menurut dia, hal itu dilakukan karena mobilitas masyarakat serta porsi jumlah kasus Covid-19 nasional disumbang oleh wilayah tersebut. Keputusan ini tidak serta-merta, melainkan sudah ditimbang secara epidemiologi. “Ini yang kami maksud dengan pendekatan kluster,” ujarnya.
Selain itu, Nadia menegaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan vaksinasi Covid-19 menjadi syarat bagi pelaku perjalanan di Indonesia. Sebab, orang yang sudah diimunisasi masih memiliki potensi tertular virus corona. "Sampai sekarang belum. Bahkan WHO belum mensyaratkan vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi pelaku perjalanan,” tuturnya.
EKO WAHYUDI
#ingatpesanibu #cucitangan #pakaimasker #jagajarak
