JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ihwal ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemberlakuan aturan itu dianggap telah mengganggu prinsip adil dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Peneliti dari Perludem, Fadli Ramadhanil, menyatakan lembaganya mengajukan gugatan lantaran pemberlakuan ambang batas parlemen selama ini tidak didasarkan pada basis penghitungan yang transparan. “Penentuan angka ambang batas parlemen tidak pernah didasarkan pada basis penghitungan yang transparan, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional,” kata dia, kemarin.

Menurut Fadli, penerapan ambang batas parlemen yang tak proporsional juga berisiko menciptakan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebab, hal ini berpotensi menimbulkan terbuangnya suara dari pemilih partai yang tak lolos ambang batas parlemen. Karena alasan itu, penentuan besaran ambang batas parlemen butuh metode penghitungan yang transparan.

Gugatan ini juga bersinggungan dengan rencana beberapa partai politik yang akan kembali menaikkan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 5 atau 7 persen. Rencana ini telah diusulkan oleh sejumlah partai besar, seperti Partai Golkar, NasDem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sementara itu, partai-partai kecil mengkritik rencana ini.

Peneliti dari Perludem, Heroik Muttaqien Pratama, menambahkan alasan organisasinya menggugat pemberlakuan ambang atas parlemen sebesar 4 persen, yaitu tidak adanya asas proporsionalitas dan keberimbangan dalam aturan tersebut. "Bagi partai yang tidak mampu melampaui ambang batas itu, artinya suaranya tidak diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi atau terbuang," ucap dia.

FRISKI RIANA | AVIT HIDAYAT