Rekomendasi DPR Menghambat Pemberantasan Korupsi
Dalam rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 Oktober lalu, muncul rekomendasi mengenai penanganan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah. Panitia kerja menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penanganan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dilakukan secara tidak fair, tebang pilih atau diskriminatif, tidak proporsional, dan me
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini