Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

30
Oktober
2019
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaOpini 1/2 Selanjutnya
Opini

Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia

Kita patut bersyukur pembangunan hukum dan hak asasi manusia berkembang sejak reformasi.

Edisi, 30 Oktober 2019
Oleh: Tempo
Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia

Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kita patut bersyukur pembangunan hukum dan hak asasi manusia berkembang sejak reformasi. Namun kualitas pelaksanaan hak asasi dikhawatirkan akan mundur di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sebab, tidak ada komitmen konkret terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi, paling tidak dari pidato pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober lalu. Selain itu, komposisi Kabinet Indonesia Maju mengecewakan banyak pihak.

Terpilihnya Jokowi dua kali sebagai presiden terjadi berkat semangat reformasi yang mendobrak kebekuan politik dan diwarnai pengorbanan masyarakat, yang ditandai dengan berbagai peristiwa pada 1997 dan 1998.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMDQ6MDM6MjkiXQ

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lahir dari reformasi dan diberi wewenang untuk memajukan dan menegakkan hak asasi serta menyelidiki pelanggaran hak asasi berat. Setiap tahun, Komisi telah menerima dan menangani ribuan aduan masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar. Berdasarkan jumlah aduan yang diterima, pada 2018 terdapat 6.098 berkas aduan, pada 2017 (5.387), pada 2016 (7.188), dan pada 2015 (8.249). 

Pada 2018, aduan terbanyak ke Komisi berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (2.425 berkas). Di dalamnya terdapat persoalan hak atas tanah, hak ketenagakerjaan, dan hak atas tempat tinggal. Kemudian, aduan yang berkaitan dengan hak atas keadilan sebanyak 1.991 berkas, termasuk persoalan dugaan kesewenang-wenangan proses hukum di kepolisian dan pengadilan.

Tingginya aduan hak atas kesejahteraan berkaitan erat dengan konflik agraria, khususnya program pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Jokowi dalam lima tahun terakhir. Setidaknya ada 269 proyek infrastruktur yang dibingkai dalam proyek strategis nasional. Berbagai proyek tersebut tidak sedikit yang berimplikasi pada konflik agraria dan tercerabutnya hak atas tanah, yang di antaranya berkaitan dengan pembangunan jalan tol, bandar udara, waduk, dan pembangkit listrik. 

Di sisi lain, Jokowi, dengan ikhtiar untuk mewujudkan pemerataan hak atas tanah, membagikan 9 juta hektare lahan dalam bingkai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan 12,7 juta hektare pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam Program Perhutanan Sosial. Namun program ambisius tersebut tidak semulus yang dibayangkan karena sebagian besar target itu belum tercapai sampai akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Alih-alih menyelesaikan persoalan agraria, peraturan itu dipandang hanya berniat melegalkan tanah melalui program sertifikasi massal. Sedangkan akar masalah agraria, yaitu konflik pemanfaatan dan ketimpangan penguasaan tanah, tidak disentuh. Tidak sedikit pula terjadi tumpang-tindih kepemilikan dan klaim lahan dalam program sertifikasi itu.

Penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat juga masih jauh panggang dari api. Komisi pernah memberikan rapor merah kepada Jokowi atas hal ini, padahal Jokowi pernah berjanji untuk memproses dan menuntaskannya pada 2014.

Hingga kini Komisi telah menyelidiki 13 kasus yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi berat. Tiga di antaranya telah mendapatkan putusan di pengadilan hak asasi manusia ad hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003).

Masih ada 10 kasus yang belum beranjak ke tingkat penyidikan. Kasus-kasus itu adalah kerusuhan Mei 1998; Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; penghilangan paksa aktivis 1997-1998; kasus Wasior dan Wamena; kasus Talangsari, Lampung; kasus penembakan misterius (petrus); peristiwa pembantaian massal 1965; peristiwa Jambu Keupok, Aceh; peristiwa Simpang KKA, Aceh; dan peristiwa Rumah Geudong, Aceh.

Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komisi telah menyampaikan permintaan agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum. Namun, hingga kini, tidak ada titik terang kelanjutannya. Diduga, akar masalah dari buntunya penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat duduk di dalam lingkaran kekuasaan.

Pada pemerintahan periode kedua Jokowi kini, persoalan hak asasi masih belum menjadi prioritas, meskipun ada sosok Mahfud Md. yang menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun tugas Mahfud tidak akan mudah karena tantangan internal kabinet yang diwarnai oleh politik transaksional dan komposisi anggota kabinet yang jauh dari semangat untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat.

Tidak salah jika ada kekhawatiran bahwa sampai lima tahun mendatang, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi berat, masih menjadi utopia. Jika memang benar demikian, kita pantas berduka dan turut berdosa jika tidak berbuat apa-apa.

 




SebelumnyaOpini 1/2 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia
  • Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Kebebasan Dalam Ancaman

    Salah satu hasil reformasi, yakni kebebasan berpendapat, semakin mendapat ancaman. Sejumlah kampus melarang mahasiswanya berdiskusi.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Pemerintah Dianggap Berupaya Kerdilkan Demokrasi

    Mengkritik pemerintah bisa menjadi perbuatan kriminal baru saat ini.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Hukuman kepada Enam Polisi Dinilai Sangat Ringan

    Pengacara keluarga korban mendesak polisi mengungkap pelaku penembakan.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Tahanan Demonstran Diduga Dipukul di dalam Penjara

    Keluarga dan tim advokasi dari koalisi masyarakat sipil kesulitan menemui para tersangka di sel kepolisian.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Korban Bencana Tolak Relokasi di Tempat Jauh

    Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Ambon dan Palu.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Nadiem Diminta Prioritaskan Peningkatan Kualitas Guru

    Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan menyodorkan enam prioritas di bidang pendidikan.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Komisi Hukum Langsung Uji Calon Kapolri

    Komisi Pertahanan berjanji mendorong kesejahteraan prajurit TNI.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Lobi Pengisian Kursi Pemimpin Komisi DPR Mulus

    Hanya ada satu paket ketua dan wakil ketua yang disetujui oleh semua fraksi.

    30 Oktober 2019
  • Parameter

    Internet Raup Kue Iklan Terbanyak

    Cara orang mencari hiburan dan berita yang kini lebih banyak dilakukan secara online, baik lewat desktop maupun ponsel, mempengaruhi distribusi kue iklan.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Tuntut Ganti Rugi, Ahli Waris Tutup Gerbang Sekolah

    Kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri Karang Rahayu 01 di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, terganggu karena gerbang sekolah dirantai ahli waris pemilik lahan.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Penjualan ORI016 Tak Capai Target

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus memantau dinamika penjualan Surat Berharga Negara (SBN) retail.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Tawuran di Manggarai Ganggu Perjalanan Kereta

    Tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin petang.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Reklamasi Teluk Benoa Dikaji Ulang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan reklamasi Teluk Benoa di Bali.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Gempa 6,8 M Guncang Mindanao

    Gempa bumi bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah Mindanao di Filipina selatan, kemarin.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Aksi Demo di Irak Tewaskan 14 Orang

    Sedikitnya 14 dilaporkan tewas dan 865 lainnya terluka setelah pasukan keamanan Irak menembaki demonstran di Kota Kerbala, kemarin.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    AS Klaim Baghdadi Dimakamkan Secara Islam

    Militer Amerika Serikat telah menguburkan jenazah pemimpin kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakar al-Baghdadi, di laut dengan upacara menurut Islam.

    30 Oktober 2019
  • Gaya Hidup

    Jeda dari Urusan Kerja

    Mengabaikan e-mail kantor di luar jam kerja dapat menghentikan stres.

    30 Oktober 2019
  • Internasional

    Carrie Lam Peringatkan Hong Kong di Ambang Resesi

    Sebanyak 100 restoran tutup dan sekitar 2.000 karyawan terkena dampak.

    30 Oktober 2019
  • Internasional

    Jaringan Global Terlibat Kasus Kematian 39 Orang di Dalam Truk

    Sekitar 70 persen kasus perdagangan imigran Vietnam di Inggris berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Buru Investor Baru Jalan Tol

    Mengejar target pengoperasian 5.200 kilometer pada akhir 2024.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    PLN Targetkan Penyelesaian 20 Stasiun Pengisian Listrik

    Akan ada tarif khusus untuk mitra SPKLU.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Teknologi Finansial Ilegal dengan Modus Koperasi Kian Marak

    Undang-Undang Koperasi harus segera direvisi.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Benahi Regulasi Investasi

    Penyederhanaan dan hilirisasi menjadi motor menarik pemodal.  

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Indonesia Berpeluang Gaet Investasi dari Vietnam

    Birokrasi, administrasi, perizinan, produktivitas, tenaga kerja, hingga biaya logistik yang masih tinggi harus dibenahi.

    30 Oktober 2019
  • Editorial

    Misteri Kerusuhan Mei

    Presiden Joko Widodo semestinya segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan 21-23 Mei 2019.

    30 Oktober 2019
  • Opini

    Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia

    Kita patut bersyukur pembangunan hukum dan hak asasi manusia berkembang sejak reformasi.

    30 Oktober 2019
  • Opini

    Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

    Presiden Joko Widodo telah melantik para menterinya. Salah satu tugas para pembantu presiden adalah mewujudkan visi dalam pemindahan ibu kota negara.

    30 Oktober 2019
  • Ilmu dan Teknologi

    Belajar DNA dari Koala

    Sistem kekebalan genom bawaan dapat memberi tahu virus dari salah satu gen.

    30 Oktober 2019
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Iklan Pengumuman

    28 Oktober 2019
  • Metro

    Pemerintah Diminta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air Sentul City

    Upaya peninjauan kembali yang diajukan PT Sentul City telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    Gerindra Tegaskan Siap Kritik Kebijakan Anies Baswedan

    Anies sebut isu pergeseran sikap partai pendukung pemerintah DKI hanya framing media.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    Kereta Ringan Pulogadung-Kebayoran Bakal Terintegrasi dengan Angkutan Lain

    Integrasi dirancang dari ujung ke ujung rute kereta light rail transit itu.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    DKI Akan Bangun Kereta Ringan Pulogadung-Kebayoran Lama

    Dinas Perhubungan mengusulkan anggaran awal Rp 556,8 miliar untuk membangun jaringan kereta layang itu.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Nadal Naik Takhta

    Ia berlatih dengan Novak Djokovic sebelum berlaga dalam Paris Masters pada pekan ini.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Atlet Keluhkan Lambatnya Pencairan Dana

    Menteri Zainudin minta pencak silat menyapu bersih medali emas dalam SEA Games 2019.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Setelah Xhaka Berulah

    Liverpool akan menurunkan pemain muda.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Calon Ketua Umum PSSI Belum Tawarkan Solusi

    Belum ada yang menawarkan solusi bagi persoalan di tubuh PSSI. Baru sebatas janji.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Momen Pembalasan

    Kesempatan besar Chelsea menaklukkan Manchester United.

    30 Oktober 2019
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved