Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

30
Oktober
2019
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaOpini 2/2 Selanjutnya
Opini

Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

Presiden Joko Widodo telah melantik para menterinya. Salah satu tugas para pembantu presiden adalah mewujudkan visi dalam pemindahan ibu kota negara.

Edisi, 30 Oktober 2019
Oleh: Tempo
Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

Pungky Widiaryanto
Rimbawan dan Pemerhati Kehutanan

Presiden Joko Widodo telah melantik para menterinya. Salah satu tugas para pembantu presiden adalah mewujudkan visi dalam pemindahan ibu kota negara. Status dan tumpang-tindih pemangku lahan menjadi sorotan utama.

Calon lokasi ibu kota negara diumumkan jauh hari sebelumnya. Dilihat dari statusnya, kandidat area tersebut sebagian besar adalah kawasan hutan. Banyak pihak yang beranggapan pemindahan ibu kota akan merusak hutan di Kalimantan Timur.

Namun masyarakat seharusnya paham bahwa kawasan hutan tersebut saat ini sudah tidak berhutan atau dalam keadaan gundul. Sebagian kawasan ini telah digunakan untuk perkebunan sawit, pertambangan, tanah terbuka, permukiman, hingga fasilitas umum dan fasilitas sosial.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMTAgMTg6MjM6NDMiXQ

Contohnya, Taman Hutan Raya, yang sering diklaim sebagai kawasan konservasi, ternyata tidak seindah statusnya. Secara de facto, area tersebut sudah berupa lahan pertanian, semak belukar, pertambangan, permukiman, dan jalan raya. Di lain pihak, masih terdapat hutan yang bagus di area kawasan budi daya hutan produksi, bahkan di non-kawasan hutan.

Sementara itu, ratusan konsesi menguasai lebih dari 30 juta hektare hutan produksi, tapi hanya sedikit yang beroperasi. Anehnya, para pengusaha yang tidak aktif mengelola hutan itu tidak juga dicabut izinnya. Bahkan beberapa konsesi memanfaatkan areanya untuk usaha non-kehutanan. Tidak mengherankan jika produksi kayu Indonesia terus turun.

Demikian halnya dengan status masyarakat pedesaan yang sudah lama tinggal di kawasan hutan. Meski permukiman mereka dianggap ilegal, merekalah yang selama ini menghuni dan mengolah tanah hutan itu.

Kondisi tersebut tidak hanya terdapat di calon lokasi ibu kota. Jutaan hektare lahan yang tersebar di kawasan hutan seluruh Indonesia mengalami hal sama. Kawasan konservasi yang sering disebut sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati juga banyak yang fungsinya tidak sesuai. Ketelanjuran yang sudah berlarut-larut ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga menghambat investasi dan perekonomian. Bahkan ditengarai menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

Guna mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat, sudah semestinya kebijakan rasionalisasi hutan dapat menjadi keniscayaan. Kebijakan harus disusun berlandaskan data dan metode yang valid. Kondisi lapangan perlu ditata ulang dengan didukung teknologi mutakhir. Ada beberapa tahapan untuk mewujudkannya.

Pertama, kita harus duduk bersama dan mencapai konsensus untuk menyukseskan pemindahan ibu kota. Bahkan, bila dimungkinkan, perlu konsolidasi penggunaan tanah di seluruh Indonesia. Sudah saatnya kita melupakan mana kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Sebab, pada kenyataannya, banyak kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, banyak lahan dengan status non-hutan malah berfungsi sebagai hutan.

Kedua, analisis berdasarkan teknologi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi dari kebijakan Satu Peta dapat digunakan untuk mendukung rapid assessment ini. Tujuannya adalah mengkaji kondisi lapangan secara cepat. Hasilnya dapat dijadikan sebagai deliniasi (pemetaan) indikatif, sehingga dapat diketahui secara cepat daerah mana saja yang harus diproteksi dan mana yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Ketiga, tim gabungan instansi terkait harus memverifikasi data di lapangan. Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan pengatur tata air harus diidentifikasi secara rinci. Tak lupa juga area yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik legal maupun tak tercatat. Negara harus hadir untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Jangan sampai terjadi penggusuran atau pengusiran masyarakat yang sudah lama menempati kawasan tersebut.

Keempat, data tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang tata ruang calon ibu kota. Implementasi pola pembangunan kota hutan (forest city) harus menggunakan data lapangan, bukan sekadar status kawasan. Misalnya, daerah sebaran dan koridor keanekaragaman hayati menjadi prioritas untuk diselamatkan. Kawasan terdegradasi tapi mempunyai peran dalam tata air harus dipulihkan. Mungkin dapat digagas rancangan taman nasional di dalam wilayah ibu kota tersebut.

Kelima, meski Presiden Jokowi sering memberikan instruksi untuk mempercepat programnya, tidak banyak yang mendukung visinya. Berbagai peraturan masa lampau yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sering dijadikan alasan. Untuk itu, penunjukan pimpinan dan perombakan peraturan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visinya.

Calon lokasi ibu kota negara hanya merupakan secuil contoh dari kompleksitas permasalahan penataan hutan di Indonesia. Rasionalisasi hutan ibu kota ini dapat dijadikan contoh untuk menata hutan di seluruh negeri.

*) Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

 



SebelumnyaOpini 2/2 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia
  • Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Kebebasan Dalam Ancaman

    Salah satu hasil reformasi, yakni kebebasan berpendapat, semakin mendapat ancaman. Sejumlah kampus melarang mahasiswanya berdiskusi.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Pemerintah Dianggap Berupaya Kerdilkan Demokrasi

    Mengkritik pemerintah bisa menjadi perbuatan kriminal baru saat ini.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Hukuman kepada Enam Polisi Dinilai Sangat Ringan

    Pengacara keluarga korban mendesak polisi mengungkap pelaku penembakan.

    30 Oktober 2019
  • Berita Utama

    Tahanan Demonstran Diduga Dipukul di dalam Penjara

    Keluarga dan tim advokasi dari koalisi masyarakat sipil kesulitan menemui para tersangka di sel kepolisian.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Korban Bencana Tolak Relokasi di Tempat Jauh

    Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Ambon dan Palu.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Nadiem Diminta Prioritaskan Peningkatan Kualitas Guru

    Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan menyodorkan enam prioritas di bidang pendidikan.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Komisi Hukum Langsung Uji Calon Kapolri

    Komisi Pertahanan berjanji mendorong kesejahteraan prajurit TNI.

    30 Oktober 2019
  • Nasional

    Lobi Pengisian Kursi Pemimpin Komisi DPR Mulus

    Hanya ada satu paket ketua dan wakil ketua yang disetujui oleh semua fraksi.

    30 Oktober 2019
  • Parameter

    Internet Raup Kue Iklan Terbanyak

    Cara orang mencari hiburan dan berita yang kini lebih banyak dilakukan secara online, baik lewat desktop maupun ponsel, mempengaruhi distribusi kue iklan.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Tuntut Ganti Rugi, Ahli Waris Tutup Gerbang Sekolah

    Kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Dasar Negeri Karang Rahayu 01 di Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, terganggu karena gerbang sekolah dirantai ahli waris pemilik lahan.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Penjualan ORI016 Tak Capai Target

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus memantau dinamika penjualan Surat Berharga Negara (SBN) retail.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Tawuran di Manggarai Ganggu Perjalanan Kereta

    Tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin petang.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Reklamasi Teluk Benoa Dikaji Ulang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan mengkaji ulang kebijakan pembatasan reklamasi Teluk Benoa di Bali.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Gempa 6,8 M Guncang Mindanao

    Gempa bumi bermagnitudo 6,8 mengguncang wilayah Mindanao di Filipina selatan, kemarin.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    Aksi Demo di Irak Tewaskan 14 Orang

    Sedikitnya 14 dilaporkan tewas dan 865 lainnya terluka setelah pasukan keamanan Irak menembaki demonstran di Kota Kerbala, kemarin.

    30 Oktober 2019
  • Peristiwa

    AS Klaim Baghdadi Dimakamkan Secara Islam

    Militer Amerika Serikat telah menguburkan jenazah pemimpin kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Abu Bakar al-Baghdadi, di laut dengan upacara menurut Islam.

    30 Oktober 2019
  • Gaya Hidup

    Jeda dari Urusan Kerja

    Mengabaikan e-mail kantor di luar jam kerja dapat menghentikan stres.

    30 Oktober 2019
  • Internasional

    Carrie Lam Peringatkan Hong Kong di Ambang Resesi

    Sebanyak 100 restoran tutup dan sekitar 2.000 karyawan terkena dampak.

    30 Oktober 2019
  • Internasional

    Jaringan Global Terlibat Kasus Kematian 39 Orang di Dalam Truk

    Sekitar 70 persen kasus perdagangan imigran Vietnam di Inggris berkaitan dengan eksploitasi tenaga kerja.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Buru Investor Baru Jalan Tol

    Mengejar target pengoperasian 5.200 kilometer pada akhir 2024.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    PLN Targetkan Penyelesaian 20 Stasiun Pengisian Listrik

    Akan ada tarif khusus untuk mitra SPKLU.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Teknologi Finansial Ilegal dengan Modus Koperasi Kian Marak

    Undang-Undang Koperasi harus segera direvisi.

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Benahi Regulasi Investasi

    Penyederhanaan dan hilirisasi menjadi motor menarik pemodal.  

    30 Oktober 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Indonesia Berpeluang Gaet Investasi dari Vietnam

    Birokrasi, administrasi, perizinan, produktivitas, tenaga kerja, hingga biaya logistik yang masih tinggi harus dibenahi.

    30 Oktober 2019
  • Editorial

    Misteri Kerusuhan Mei

    Presiden Joko Widodo semestinya segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan 21-23 Mei 2019.

    30 Oktober 2019
  • Opini

    Jokowi dan Utopia Hak Asasi Manusia

    Kita patut bersyukur pembangunan hukum dan hak asasi manusia berkembang sejak reformasi.

    30 Oktober 2019
  • Opini

    Rasionalisasi Hutan Calon Ibu Kota Negara

    Presiden Joko Widodo telah melantik para menterinya. Salah satu tugas para pembantu presiden adalah mewujudkan visi dalam pemindahan ibu kota negara.

    30 Oktober 2019
  • Ilmu dan Teknologi

    Belajar DNA dari Koala

    Sistem kekebalan genom bawaan dapat memberi tahu virus dari salah satu gen.

    30 Oktober 2019
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Iklan Pengumuman

    28 Oktober 2019
  • Metro

    Pemerintah Diminta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air Sentul City

    Upaya peninjauan kembali yang diajukan PT Sentul City telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    Gerindra Tegaskan Siap Kritik Kebijakan Anies Baswedan

    Anies sebut isu pergeseran sikap partai pendukung pemerintah DKI hanya framing media.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    Kereta Ringan Pulogadung-Kebayoran Bakal Terintegrasi dengan Angkutan Lain

    Integrasi dirancang dari ujung ke ujung rute kereta light rail transit itu.

    30 Oktober 2019
  • Metro

    DKI Akan Bangun Kereta Ringan Pulogadung-Kebayoran Lama

    Dinas Perhubungan mengusulkan anggaran awal Rp 556,8 miliar untuk membangun jaringan kereta layang itu.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Nadal Naik Takhta

    Ia berlatih dengan Novak Djokovic sebelum berlaga dalam Paris Masters pada pekan ini.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Atlet Keluhkan Lambatnya Pencairan Dana

    Menteri Zainudin minta pencak silat menyapu bersih medali emas dalam SEA Games 2019.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Setelah Xhaka Berulah

    Liverpool akan menurunkan pemain muda.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Calon Ketua Umum PSSI Belum Tawarkan Solusi

    Belum ada yang menawarkan solusi bagi persoalan di tubuh PSSI. Baru sebatas janji.

    30 Oktober 2019
  • Olah Raga

    Momen Pembalasan

    Kesempatan besar Chelsea menaklukkan Manchester United.

    30 Oktober 2019
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved