Maria Pakpahan
Co-founder Yayasan Tjoet Njak Dien Yogyakarta
Belakangan ini, kehidupan berbangsa kita dilanda berbagai hal yang patut direnungkan dengan serius. Yang terbaru, misalnya, ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu yang diklaim dilakukan oleh kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah. Yang menarik diamati adalah reaksi masyarakat. Saya mencoba melihat dari kacamata yang belakangan ini menjadi tren di dunia, yakni fenomena post-truth atau pasca-kebenaran.
Pasca-kebenaran mendunia dan memasuki pertengahan tahun ini semakin terasa dan bisa ditemui dalam masyarakat Indonesia yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan pasca-kebenaran? Secara singkat ia adalah kependekan dari "situasi saat fakta obyektif menjadi lebih sedikit pengaruhnya dibanding hal-hal yang mempengaruhi emosi dan kepercayaan personal dalam pembentukan opini publik" (Kamus Oxford).
Pasca-kebenaran bukan sekadar suatu kebohongan. Sifatnya tidak obyektif serta pengaruhnya berlandaskan kepercayaan dan emosi. Di luar negeri, hal ini bisa dilihat dari fenomena Donald Trump hingga referendum Inggris yang menghasilkan Brexit, dan akibatnya ada penggiringan kabar imigrasi serta tidak diverifikasi.
Adapun di Indonesia, peristiwa bom bunuh diri yang sudah jelas ada korban jiwanya pun masih diragukan kebenarannya dan menyebarkan kabar bahwa pengeboman adalah rekayasa untuk menyudutkan umat Islam. Bahkan ada sebaran di media sosial yang terus terang keterlaluan karena menyebarkan isu bahwa korban adalah boneka lilin.
Contoh lainnya soal kabar kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan bahkan ada tuduhan golongan PKI di kalangan Istana, yang jelas tidak benar dan bualan belaka. Kebohongan ini disebar sebagai pasca-kebenaran karena yang mempercayainya tidak berdasarkan fakta obyektif, melainkan emosi dan kepercayaan mereka sendiri.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu kontributor fenomena pasca-kebenaran adalah penggunaan Internet untuk menyebarkan opini yang tidak berdasarkan fakta atau campuran antara fiksi dan fakta yang kabur lalu dipercayai sebagai kebenaran. Lihat saja, begitu banyak informasi yang dibagi di Internet tanpa verifikasi, seakan kebenaran hakiki dan obyektif. John Diamond pada 1995 pernah menulis, "Masalah dengan Internet adalah segalanya benar."
Pasca-kebenaran tidak bisa dibiarkan. Kita harus peduli karena memang persoalan yang dihadapi ini bukan hal yang sederhana dan secara rasional perlu ditangani.
Penjelasan rinci dari Kepala Polri tentang siapa pelaku bom Terminal Kampung Melayu, jaringan mana yang terlibat, serta perilaku dan kejadian terorisme sebelumnya adalah contoh konkret narasi tandingan pasca-kebenaran karena data dan informasinya bisa diverifikasi.
Hal yang utama, seperti Pancasila, yang sudah bersama rakyat Indonesia dalam perjalanan panjangnya sejak 1945, juga menghadapi serangan dan distorsi pasca-kebenaran. Menarik dicermati, dari upaya yang mencoba membingkai Pancasila seakan panacea (penyembuh/jawaban segala persoalan bangsa) hingga yang menyebut Pancasila sebagai berhala-thagut.
Jelas Pancasila bukan panacea. Pertama, panacea adalah mitos. Kedua, Pancasila adalah nilai-nilai bersama yang digali dari rahim masyarakat Indonesia sebagai bangsa. Nilai-nilai ini bukanlah mitos karena ia hidup dan ada dalam tindakan, perilaku, narasi, dan harapan yang berkembang, dihidupi dan dijalani oleh mayoritas manusia Indonesia. Nilai-nilai ini juga tecermin dalam aturan dasar, yakni konstitusi Republik Indonesia.
Pancasila juga bukan thagut dan Pancasila sudah banyak dimusyawarahkan dalam perdebatan cukup alot saat Republik mulai didirikan. Bukalah risalah sidang BPUPKI dan PPKI. Biasanya mereka yang melabel Pancasila sebagai thogut merujuk pada pemahaman bahwa barang siapa berhukum bukan kepada hukum Allah dan Pancasila dipahami sebagai bukan hukum Allah.
Hal penting yang tidak dikemukakan dalam konteks ini adalah fakta bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi. Bangsa ini berdiri di atas keanekaragaman. Hal ini penting benar-benar dipahami. Sebab, sebagai negara yang bukan teokratis, maka dasar yang dipakai bukanlah hukum agama. Indonesia adalah negara bangsa modern. Hukum yang diacu adalah nilai-nilai dasar dari rahim kebangsaan-keindonesiaan. Hal ini termaktub dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
Narasi Pancasila thogut juga bagian pasca-kebenaran karena kembali berdasarkan kepercayaan yang sifatnya personal. Mereka tidak menghargai komitmen negara bangsa, sejarah bersama yang sudah berpuluh-puluh tahun dijaga, dihidupi, dan dilakoni bersama. Mereka tergoda dengan tawaran meninggalkan negara bangsa dan menyodorkan bentuk khilafah, yang perlu dengan tegas ditolak.
