Pemerintah Daerah dan Defisit JKN
Kamis, 3 November 2016
Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong pemerintah pusat berencana membagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah. Dalam sebuah rapat terbatas tentang efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan pada APBN, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta dilakukan kajian tentang cara terbaik untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mengajak pemerintah daerah menanggung selisih antara penerimaan iuran dan pengeluaran BPJS Kesehatan.
Pemerintah Daerah dan Defisit JKN
DWIDJO SUSILO
Peneliti senior pada Pusat Kajian Jaminan Sosial UI
Defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong pemerintah pusat berencana membagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah. Dalam sebuah rapat terbatas tentang efektivitas belanja pendidikan dan kesehatan pada APBN, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta dilakukan kajian tentang cara ter
...Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.
Mulai dari
Rp.58.000*/Bulan
Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo
Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone
Podcast, video dokumenter dan newsletter
Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login
