Kritik atas RUU Perguruan Tinggi
Darmaningtyas,
Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa, Yogyakarta
Pemerintah, melalui Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi. RUU PT ini diharapkan menjadi obat kecewa atas dianulirnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2010. Para pengelola perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) merasa perlu adanya payung hukum yang lebih kuat agar
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini