SK Pelarangan Aliran Kepercayaan Diprotes

MATARAM - Buntut Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Barat soal pelarangan jemaah Ahmadiyah mendapat perlawanan. Dewan Pimpinan Wilayah Ahmadiyah Nusa Tenggara Barat meminta bupati mencabut kembali SK Bupati Nomor 35/2001 itu. "Kami minta SK Bupati itu secepatnya dicabut," kata Syamsir Ali, Penasihat Organisasi Ahmadiyah tingkat nasional, dan Jauzi Ja'far, Ketua DPW Jemaat Ahmadiyah NTB, di Mataram kemarin.

Syamsir Ali, yang datang dari Jakarta ke Mata

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya