Penolakan SK Majelis Rakyat Papua Rawan Konflik

JAYAPURA -- Penolakan pemerintah pusat terhadap Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 14 Tahun 2009 tentang Syarat Khusus Orang Asli Papua Sebagai Pejabat Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota di tanah Papua diduga akan menimbulkan konflik baru di Papua.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua Jules Ongge mengatakan saat ini masyarakat Papua dalam kondisi kebingungan. Mereka menganggap surat keputusan itu sah dan dapat dilaksanak

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya