BKKBN Diduga Memonopoli Pengadaan Alat Kontrasepsi
SURABAYA -- Masyarakat Pemantau Pelaksanaan Program dan Kebijakan Pemerintah (MP3KP) Gugat melaporkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur yang diduga memonopoli pengadaan alat dan kontrasepsi. Badan itu dinilai telah bertindak diskriminatif dalam proses lelang alat dan obat kontrasepsi sehingga hanya menguntungkan perusahaan tertentu.
"Proses lelang yang tidak transparan berpotensi merugikan keuangan negara," kata Koordin
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini