DPR Rekomendasikan Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc

JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membuat rekomendasi kepada Presiden agar membentuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Pengadilan ini nantinya akan mengusut dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, serta kerusuhan Mei 1998.

Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan kemarin menyampaikan rekomendasi ini melalui Ketua DPR Agung Laksono. Menurut dia, langkah ini mengacu pada surat Komi

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya