Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Hak Pilih TNI/Polri

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan hak uji terhadap lima undang-undang perihal hak pilih TNI/Kepolisian RI dalam pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Komisaris Besar Polisi (Purnawirawan) H M. Sofwat Hadi selaku pemohon tidak dapat diterima. "Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie saat membacakan pu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya