Komisi Antikorupsi Bidik Badan Usaha Milik Negara
JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memprioritaskan penanganan kasus dugaan korupsi di badan usaha milik negara, lembaga penegak hukum, dan instansi yang menyangkut pelayanan publik pada 2007. "Pemetaan sudah kami selesaikan dan tinggal mendapat persetujuan pemimpin KPK," ujar Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Juninho Jahja di Jakarta kemarin.
Menurut Juninho, pemetaan dan penetapan perkara prioritas ini diharapkan dapat m
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini