Undang-Undang Peradilan Militer Butuh Transisi

JAKARTA -- Pemerintah meminta waktu untuk mengkaji tawaran DPR atas pemberlakuan masa transisi sebelum Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer diundangkan. Waktu transisi yang diperlukan 2-3 tahun. Alasannya, pemerintah perlu mengkaji secara detail serta perlu mempersiapkan perangkat peradilan.

"Kami bukan mau mengulur-ulur, tapi kenyataan di lapangan harus dipertimbangkan," kata Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono seusai rapat bersama Panitia K

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya