Pemerintah Dukung Infotainment Haram

JAKARTA -- Pemerintah mendukung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengupayakan dukungan dari organisasi lain untuk mengharamkan tayangan infotainment. Tapi pemerintah tak berhak melarang stasiun televisi menyiarkan tayangan tersebut.

"Yang berhak melarang stasiun televisi menyiarkan berita adalah Komisi Penyiaran Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil kepada Tempo seusai acara Presidential Lecture di Istana Negara, Jakarta,

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya