Pemerintah Berkeras Keluarkan Inpres Soal Pejabat

JAKARTA -- Pemerintah berkeras akan menerbitkan instruksi presiden tentang pemberdayaan instansi negara untuk penanganan laporan korupsi. Menurut juru bicara Departemen Dalam Negeri, Andreas Tarwanto, perintah presiden itu tak menabrak undang-undang dan upaya pemberantasan korupsi.

"Justru tak menabrak perundangan," kata Andreas ketika dihubungi di Jakarta kemarin. Ia menanggapi permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki kem

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya