Kasus HAM Aceh Disarankan Lewat Komisi Kebenaran

Jakarta -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi menyarankan penyelesaian kasus hak asasi manusia di Aceh dilakukan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Jika penyelesaian kasus ini menggunakan pengadilan hak asasi manusia dikhawatirkan membuka kembali luka lama.

"Aceh sudah selesai. Perdamaian sudah, tidak perlu dibuka lagi," ujar Muladi seusai peringatan ulang tahun Lemhannas ke-41 di Jakarta kemarin. Jika Undang-Undan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya