Mahkamah Agung Diusulkan Jadi Pengawas Qanun

JAKARTA -- Fraksi-fraksi di Panitia Khusus Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengusulkan agar Mahkamah Agung mengawasi produk qanun, semacam peraturan daerah di Aceh, melalui uji materi. Hal itu khusus untuk qanun yang menyangkut syariat Islam, karena MA memiliki hakim-hakim agung yang khusus menangani hukum agama.

"Fungsi kontrol ini juga bagian dari garansi bagi negara kesatuan," kata Syaifullah Maksum dari Fraksi Partai Kebangki

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya