Panglima TNI
DPR Ingin Tetap Ikut Menentukan
Golkar berpendapat berbeda.
arsip tempo : 172841078439.
JAKARTA - Kelompok Kerja Komisi Pertahanan dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat penunjukan Panglima TNI tetap harus mendapat persetujuan Dewan. Karena itu, mereka menolak Undang-Undang TNI yang menjamin adanya hak persetujuan bagi Dewan itu diubah.
"Kalau tanpa persetujuan, presiden nanti juga bisa minta soal anggaran dan kebijakan penting lainnya tidak perlu dimintakan persetujuan kepada DPR," ujar Ade Nasution, anggota kelompok kerja
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
