PDIP Persoalkan Isi RUU Aceh

JAKARTA - Ketua I Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Panda Nababan, meminta pemerintah menjelaskan butir-butir nota kesepahaman perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka yang diteken di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus, sebelum mengajukan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh ke parlemen. "Banyak yang perlu diperjelas," katanya kemarin.

Panda mempersoalkan substansi dalam rancangan yang menyebutkan, pemerintah pusat dan DPR perlu

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya