Demi Membatasi Kewenangan Kemendagri - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Demi Membatasi Kewenangan Kemendagri

Ombudsman dinilai melunak dalam menyikapi regulasi penunjukan Pj kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) saat melayangkan surat keberatan atas tidak dijawabnya surat permohonan untuk membuka data proses penunjukan PJ Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, 8 Juni 2022. Dok ICW. tempo : 171403179977.

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu segera merampungkan pembentukan peraturan pemerintah (PP) tentang penunjukan penjabat atau Pj kepala daerah. Kebutuhan itu menjadi mendesak karena Pemilihan Umum 2024 semakin dekat.

Pembuatan PP tersebut semula adalah rekomendasi dari Ombudsman RI setelah ditemukannya maladministrasi dalam pengangkatan Pj kepala daerah 2022. "Tapi Kemendagri bilang bisanya permendagri (peraturan Menteri Dalam

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Jihan Ristiyanti

Kementerian Dalam Negeri Ombudsman Pejabat Kepala Daerah Pj Kepala Daerah

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Info Tempo

Anak Muda Melihat Perubahan di BSD City
Info Tempo

The Kripps, Pabrik Keripik Pertama Gunakan Metode DMA
Berita Utama

Tiga Tahun Berebut Sebelum Eddy Tersangkut
Ekonomi dan Bisnis

Antusias Menyambut Normalisasi Bursa Saham

Konten Eksklusif Lainnya

25 April 2024
24 April 2024
23 April 2024
22 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.