Getok Tular Makelar Kasus MA - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Getok Tular Makelar Kasus MA

KPK kembali menetapkan hakim yustisial Mahkamah Agung sebagai tersangka suap pengurusan perkara. Hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Edy Wibowo (kanan), resmi memakai rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 19 Desember 2022. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 172661444524.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan suap pengurusan perkara yang diduga marak di Mahkamah Agung. Kemarin, KPK menetapkan Edy Wibowo, hakim yustisial—sebutan jabatan panitera pengganti di lingkungan MA--sebagai tersangka karena diduga menerima suap saat menangani perkara kepailitan rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan.

Edy Wibowo merupakan tersangka ke-14 sejak KPK membongkar komplotan makelar kas

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

KPK Komisi Yudisial | KY Mahkamah Agung Suap Hakim | Jaksa Suap Hakim Agung Makelar Kasus

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Berita Utama

Ramai-ramai Usut Kecelakaan Kereta Kerja
Nasional

Getok Tular Makelar Kasus MA
Ekonomi dan Bisnis

Manfaat Jaminan Kesehatan Dikhawatirkan Berkurang
Opini

Evaluasi Kinerja Pencegahan Terorisme BNPT

Konten Eksklusif Lainnya

18 September 2024
17 September 2024
16 September 2024
15 September 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.