Hujan Kritik Pemekaran Wilayah di Papua
Kamis, 17 Maret 2022
Sejumlah pegiat mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) pemekaran wilayah di Papua. Penambahan jumlah provinsi ditengarai akan memperluas pelanggaran HAM di Papua.

JAKARTA – Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan mengkritik wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru (DOB) sebagai bagian dari pemekaran wilayah di Papua. Manajer Advokasi Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (Elsam), Muhammad Busyrol Fuad, mengatakan pemerintah semestinya berfokus pada persoalan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan menghentikan pendekatan militeristik di Papua.
Menurut Fuad, dua
...Silahkan berlangganan untuk membaca keselurahan artikel ini.
Mulai dari
Rp. 15.900*/Minggu
Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo
Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone
Podcast, video dokumenter dan newsletter
Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
Register di sini untuk mendapatkan 2 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login