Sesat Pikir Pembangkangan KPK - Nasional - koran.tempo.co

maaf email atau password anda salah

Sesat Pikir Pembangkangan KPK

Argumen KPK menolak temuan dan tindakan korektif Ombudsman RI perihal tes wawasan kebangsaan mengada-ada. KPK hendak mengaburkan perdebatan dari substansi.

Wakil ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan penolakan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan 75 orang pegawai KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 5 Agustus 2021. TEMPO/Imam Sukamto. tempo : 171390610592.

JAKARTA – Sejumlah pihak menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pertimbangan hukum yang keliru dalam menolak tindakan korektif Ombudsman Republik Indonesia. Dasar pembangkangan pimpinan KPK terhadap temuan Ombudsman RI mengenai maladministrasi tes wawasan kebangsaan (TWK) bersifat mengada-ada.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengatakan ada potensi kealpaan pada KPK dalam membaca aturan perundang-undangan keti

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

*Anda hemat -Rp 102.000
*Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

*GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Lihat Paket Lainnya

Ombudsman Pimpinan KPK Wadah Pegawai KPK Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK TWK KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Sebelumnya Selanjutnya

Berita Lainnya

Cover Story

Tersihir Saham Bukalapak
Berita Utama

Melesat Akibat Euforia
Ekonomi dan Bisnis

Start-up SehatQ: Konsultasi Dokter tanpa Antre
Ragam

Waspadai Lonjakan di Luar Jawa

Konten Eksklusif Lainnya

23 April 2024
22 April 2024
21 April 2024
20 April 2024

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.