Salah Kaprah Menangani Papua
Jumat, 16 Juli 2021
Pegiat menyatakan pembentukan badan khusus Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Pembahasan revisi undang-undang otonomi khusus tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua.
JAKARTA — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Menurut dia, badan khusus itu ditengarai makin mencerminkan sikap Jakarta yang sedang memusatkan kembali kekuasaan mereka atas Papua. "Ini justru berlawanan dengan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001,...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
