Pegiat menyatakan pembentukan badan khusus Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Pembahasan revisi undang-undang otonomi khusus tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua.
Mahasiswa dan warga Papua melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 21 Mei 2021. TEMPO/Prima Mulia. tempo : 167524201620
JAKARTA — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Menurut dia, badan khusus itu ditengarai makin mencerminkan sikap Jakarta yang sedang memusatkan kembali kekuasaan mereka atas Papua. "Ini justru berlawanan dengan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001,...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.