JAKARTA — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menganggap pembentukan badan khusus percepatan pembangunan Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Menurut dia, badan khusus itu ditengarai makin mencerminkan sikap Jakarta yang sedang memusatkan kembali kekuasaan mereka atas Papua. "Ini justru berlawanan dengan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001,...
Nasional
Salah Kaprah Menangani Papua
Pegiat menyatakan pembentukan badan khusus Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus. Pembahasan revisi undang-undang otonomi khusus tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua.
Edisi, 16 Juli 2021
Indra Wijaya
- - Pembentukan badan khusus Papua tak sesuai dengan semangat otonomi khusus dan hanya mencerminkan sikap Jakarta atas Papua.
- - Hasil revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dinilai melemahkan posisi majelis rakyat. .
- - Komite Nasional Papua Barat mendesak referendum karena tak puas dengan pembahasan revisi.
