JAKARTA – Pemerintah harap-harap cemas menjelang masa libur panjang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW pada 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Musababnya, liburan tersebut akan dikhawatirkan memicu lonjakan jumlah kasus baru korban infeksi virus corona atau Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa. Kondisi ini hampir sama seperti masa libur panjang Idul Adha pada Juli dan pekan ketiga Agustus lalu.
Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada para menteri terkait dan masyarakat agar mengantisipasi lonjakan jumlah kasus corona akibat masa libur panjang. “Presiden sudah meminta pemerintah daerah agar lebih peka untuk mencegah potensi tambahan jangkitan Covid-19,” ujar Doni, kemarin.
Pada Agustus lalu, pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Adha. Pada momen libur panjang itu, pemerintah mencatat pertambahan jumlah kasus positif Covid-19. Karena itu, pada momen libur kali ini, pemerintah tak ingin kecolongan lagi dan berupaya mengantisipasinya. “Hal ini perlu dibicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama jangan sampai berdampak pada kenaikan jumlah kasus Covid-19,” ujar Presiden dalam rapat terbatas kabinet, dua hari lalu.
Setelah rapat tersebut, menurut Doni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menggelar pertemuan secara daring dengan sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota hari ini. “Karena daerah yang lebih mengetahui dibanding pusat,” kata Doni.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri tengah menyiapkan sejumlah antisipasi kluster baru Covid-19 pada liburan pekan depan. Salah satu “senjata” yang disiapkan adalah kampanye disiplin 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. “Kami khawatir, jika sudah ramai, berkerumun, berliburan dalam jumlah besar, tidak menerapkan 3M,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemarin.
Menurut dia, kampanye 3M selama ini efektif meredam jumlah jangkitan Covid-19 di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sebut saja Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Bandung, dan Bandung Barat, yang sukses keluar zona merah. “Nanti kita buktikan hasilnya. Apakah dengan kedisiplinan ini hasilnya tidak separah waktu liburan Idul Adha,” ujar mantan Wali Kota Bandung itu.
Adapun Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengetatkan aturan selama masa libur panjang pekan depan. Yogyakarta diprediksi menjadi salah satu tujuan wisata. Pada periode Juli-Agustus lalu, jumlah wisatawan di Yogyakarta tembus 50 ribu orang.
Pemerintah Provinsi DIY sudah meminta pengelola obyek wisata membatasi jumlah pengunjung hingga separuh dari kuota normal. Pemerintah Yogyakarta pun masih mewajibkan surat keterangan sehat bagi wisatawan yang berasal dari wilayah zona merah Covid-19. “Kami tak mau protokol kesehatan kendor. Sebab, Yogyakarta masih berstatus tanggap darurat Covid-19,” kata Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rahardjo.
Singgih mengatakan Pemerintah Provinsi akan memantau sejumlah obyek wisata secara daring. Setidaknya, Dinas Pariwisata sanggup memantau 91 lokasi wisata. Teknologi ini bisa mengecek aturan pembatasan kuota wisatawan di obyek-obyek wisata.
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap semua pelaku usaha dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan pada masa libur panjang pekan depan. Heroe menegaskan Pemerintah Kota akan rajin menggelar operasi yustisi untuk meningkatkan disiplin masyarakat.
BUDIARI UTAMI PUTRI | AHMAD FIKRI | PRIBADI WICAKSONO | INDRA WIJAYA
Harap-harap Cemas Kluster Baru Saat Liburan
