JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengkritik kebijakan asesmen nasional yang akan dilaksanakan mulai tahun depan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi memprediksi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan saat ini kurang bisa memberi dampak untuk melihat kemampuan literasi numerasi maupun perkembangan karakter siswa.
Menurut Unifah, pemerintah semestinya lebih dulu melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan selama masa pandemi. Pemerintah, kata dia, perlu membuat pemetaan lebih dulu defisit pembelajaran yang terjadi selama ini. "Perlu ada evaluasi capaian belajar untuk melihat seberapa jauh masalah ketidaktercapaian pendidikan selama masa pandemi. Dari sana lalu dijadikan pemetaan, jadi kita tahu nanti kekurangannya apa. Lalu dari situ dijadikan titik berangkat membuat kebijakan untuk menutup kekurangan itu," kata Unifah kepada Tempo, kemarin.
Jika pemerintah langsung melakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter siswa saat ini, ia memperkirakan hasilnya akan jeblok. Sebab, selama masa pandemi, banyak siswa yang ketinggalan dalam menguasai pelajaran karena berbagai faktor, misalnya siswa kesulitan karena harus belajar sendiri, tidak punya akses Internet, hingga tidak mengerti apa yang dipelajari.
Padahal, menurut Unifah, kemampuan literasi dan numerasi bukan hanya kemampuan untuk berhitung dan membaca, tapi juga berpikir kritis dan bernalar. Sebelum melakukan asesmen kepada siswa, kata dia, perlu ada pemahaman kepada guru-guru bagaimana mengajarkan siswa didik bernalar dan berpikir kritis. "Kalau sudah, we go to the next level. Mulai kenalkan siswa dengan literasi, numerasi, dan survei karakter," kata dia.
Pernyataan senada datang dari Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo. Ia mengatakan guru perlu diberi pelatihan berbasis higher order thinking skill (HOTS) sebelum memulai asesmen. Selama ini, HOTS sudah dikenal guru-guru di Indonesia tapi belum sepenuhnya bisa dikondisikan kepada siswa. Apalagi pembelajaran jarak jauh cukup menyulitkan guru dalam mendidik siswanya. "Bagaimana nanti siswa menghadapi itu pada bulan Maret saat situasi sedang pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring?" kata dia.
Asesmen nasional yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bakal digelar pada tahun depan. Tak seperti ujian nasional yang berbasis mata pelajaran, asesmen ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi, numerasi, dan perkembangan karakter serta lingkungan belajar. Hasil asesmen nasional tidak menentukan kelulusan siswa dan tak akan memuat nilai peserta didik secara individual.
Dalam pelaksanaan asesmen ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan pelatihan bagi guru. Pemerintah beralasan asesmen memotret kompetensi kecakapan yang tidak dapat di-drilling dan diajarkan melalui bimbingan belajar. "Sangat penting dipahami oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan khusus, yang justru menjadi beban psikologis bagi murid," ucap dia.
Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriwan Salim, menuturkan asesmen nasional akan mengulang skema ujian nasional jika guru tidak diberi pelatihan mengenai penguatan kemampuan literasi dan numerasi. “Percuma kalau guru-guru tidak diberi pelatihan untuk menguatkan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Jadinya kayak ujian nasional lagi nanti yang berbasis mata pelajaran,” katanya.
Menurut anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema, asesmen nasional untuk memetakan satuan pendidikan merupakan kebijakan yang baik. Namun, ia mengatakan, pemerintah pusat tetap perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui pemetaan hasil belajar siswa. "Kalau asesmen nasional tidak bisa digunakan untuk melihat kemampuan per individu," ujar Doni.
DIKO OKTARA | MAYA AYU PUSPITASARI
