"Peserta rapat menyetujui pilkada tetap 9 Desember, dengan catatan penyelenggaraan pilkada harus secara imperatif melaksanakan pengetatan protokol kesehatan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate kepada Tempo, kemarin.
Johnny mengatakan pengetatan protokol kesehatan dalam pilkada 2020 diimplementasikan dengan metode pelaksanaan yang serba daring. Ia mencontohkan, pengumuman pasangan calon, yang sedianya dilakukan langsung di depan tim pasangan calon, bakal diumumkan melalui situs web Komisi Pemilihan Umum pusat dan KPU daerah masing-masing.
Sebelum diumumkan, Johnny mengatakan, KPU pusat dan KPU daerah akan melakukan rapat pleno secara tertutup dan meminta partai beserta tim pendukung pasangan calon tidak mengerahkan massa ke kantor KPU. "Sekjen-sekjen partai akan meneruskan ke semua infrastruktur dan ke pasangan calon untuk melaksanakan secara ketat protokol kesehatan," kata dia.
Menurut Johnny, para petinggi partai juga sudah bersepakat menghindari penggalangan massa, seperti arak-arakan ketika kampanye. Ia mengatakan kampanye akan lebih banyak dilakukan secara daring. "Jangan sampai pilkada jadi kluster Covid-19. Pada prinsipnya pilkada diteruskan, tapi protokol kesehatan harus ketat," ujar dia.
Menindaklanjuti kesepakatan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan instruksi kepada semua jajaran di daerah dan para calon kepala daerah yang diusungnya dalam pilkada 2020. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya memerintahkan pembentukan tim penegak disiplin partai protokol kesehatan Covid-19 di setiap tingkat struktur partai.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan pilkada 2020 di 270 daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada 9 Desember mendatang. Pelaksanaan pilkada ini sudah mundur dari jadwal semula, yakni 23 September 2020. Pemerintah berdalih tak bisa menunggu pandemi Covid-19 selesai karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru akibat banyaknya kepala daerah yang akan lengser dalam waktu dekat.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menuturkan keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun menentang. "Semua punya argumentasi, tapi intinya sama-sama mempunyai concern mendalam terhadap protokol kesehatan," katanya.
Untuk meminimalkan terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi kluster penularan corona, Mahfud mengatakan, akan ada penyesuaian dalam tahap pemungutan suara. Karena tak bisa dilakukan secara daring, menurut Mahfud, ada pertimbangan untuk mengadakan tempat pemungutan suara keliling.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemerintahan DPR pada Senin lalu, KPU menyampaikan ada masalah dalam tahap pemungutan suara yang berpotensi menimbulkan penumpukan massa. Untuk meminimalkan jumlah massa berkumpul, KPU melakukan simulasi dengan menjadwalkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara per jam. Masalahnya, metode tersebut memakan waktu yang panjang. Padahal Undang-Undang Pemilihan Umum membatasi waktu pemungutan suara hanya hingga pukul 13.00.
Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan saat ini lembaganya tengah membahas perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Dalam aturan itu, peserta pilkada masih diperbolehkan untuk melakukan pentas seni, pasar raya, hingga konser musik dalam masa kampanye. KPU, kata Viryan, bakal gencar melakukan sosialisasi agar pasangan calon mengoptimalkan penggunaan platform digital untuk kampanye.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | MAYA AYU PUSPITASARI
13
