JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika pemerintah bisa kembali mengeluarkan perpu pilkada dalam waktu dekat, Peraturan KPU yang terkait dengan kampanye bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan.
Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah tahapan pilkada dapat dilakukan tanpa ada kerumuman orang. Raka menuturkan, kerumunan orang berpotensi membuat kluster baru penularan virus corona atau Covid-19. KPU mendorong perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Pilkada atau dengan penerbitan perpu.
“Itu jika dimungkinkan. Jika tidak pun, kami akan mengoptimalkan aturan-aturan yang ada dan yang sedang kami kaji,” ujar Raka saat dihubungi Tempo, kemarin. Tahapan kampanye pilkada 2020 akan dimulai pada 23 September mendatang. Menurut Raka, Undang-Undang Pilkada yang saat ini berlaku hanya mengatur berbagai hal dalam situasi normal dan belum mengatur situasi bencana non-alam seperti pandemi saat ini.
Raka menjelaskan, KPU sendiri telah menyiapkan revisi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye di dalam Pilkada. Proses revisi ini selesai pada tahap uji publik dan harmonisasi. Peraturan ini diharapkan selesai sebelum tahapan penetapan pasangan calon oleh KPU serta pengundian nomor urut calon pada 23-24 September mendatang.
Poin revisi aturan ini adalah mendorong penggunaan kampanye daring secara masif oleh pasangan calon. Selain itu, akan ada sanksi, seperti administratif, penghentian kegiatan kampanye jika calon melanggar protokol kesehatan, dan pengurangan masa kempanye.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengundang rapat Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, kemarin. Mereka membicarakan masalah pilkada bersama penyelenggara di daerah. Raka menyampaikan rapat tersebut dan meminta KPU daerah berkoordinasi dengan otoritas setempat serta dengan partai politik. Mereka diminta berkomitmen menerapkan protokol kesehatan selama pilkada.
Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan perpu yang ada kaitannya dengan pilkada pada 4 Mei lalu, yakni Perpu Nomor 2 Tahun 2020. Perpu ini mengatur penundaan pemilu pilkada 2020 dari September menjadi Desember sebagai dampak pandemi Covid-19.
Dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mendukung usul KPU itu. Dia juga mendorong pemerintah menerbitkan perpu kedua pilkada 2020. Dia menilai aturan yang ada belum memadai untuk memastikan pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan protokol kesehatan.
Adapun Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan menyatakan usul-usul mengenai sanksi bisa diakomodasi di Peraturan KPU, sehingga tidak harus diatur di dalam undang-undang atau perpu. Menurut dia, Polri sudah mengeluarkan telegram yang isinya menindak berbagai pelanggaran protokol kesehatan.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | DIKO OKTARA
5
