JAKARTA – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengatakan dokumen yang dia serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada dua hari lalu berkaitan dengan alur pengurusan perkara Joko Tjandra. Pengurusan itu diduga dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Joko, Anita Kolopaking.
Ia menyebutkan soal adanya peran sosok “king maker” yang ikut menyusun rencana pembebasan Joko, yang ketika itu menjadi buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Namun, uniknya, king maker itu pula yang membongkar kasus Joko Tjandra. Hari ini, Boyamin dipanggil KPK untuk menjelaskan dokumen yang diberikannya tersebut.
Boyamin menuturkan alur proses kasus ini berawal pada 2019. Kala itu, ada pihak yang melihat urusan Joko masih mampu mendatangkan uang baginya. Joko ditengarai ingin kembali ke Indonesia sebagai manusia bebas. “Kelompok ini kemudian memulai (kontak dengan Joko). Ada king maker di sini,” kata dia dalam diskusi yang diselenggarakan Nagara Institute, kemarin.
Kelompok ini kemudian melakukan tawar-menawar sampai akhirnya terjadi kesepakatan dengan Joko di angka US$ 10 juta. Kesepakatannya adalah mengurus fatwa bebas ke Mahkamah Agung. Proposal yang berisi pengajuan fatwa bebas ke Mahkamah Agung itu lantas diserahkan kepada Joko pada November 2019.
Boyamin menjelaskan, pengurusan fatwa ini menemui banyak kendala hingga akhirnya gagal. Dalam skenario awal, jika pengurusan fatwa ini berhasil, Kejaksaan Agung akan membuat Joko Tjandra tidak bisa dieksekusi. Lalu Joko akan masuk ke Indonesia dari Bali dan menjadi orang bebas untuk meneruskan bisnisnya di sini.
Gagalnya pengurusan fatwa itu membuat muncul tim lain dari pengacara Anita Kolopaking yang menawarkan program peninjauan kembali kepada Joko. Ketika proyek PK berjalan, sosok yang disebut king maker oleh Boyamin itu merasa tidak dilibatkan lagi dan tak akan mendapatkan rezeki, sehingga ia dan kelompoknya membongkar masalah ini.
“Terbongkarnya kasus ini ada 30-40 persen andil dari kelompok king maker itu. Ibaratnya, ‘kalo gue enggak makan, lo juga enggak makan’, kira-kira gitu,” ujar dia.
Boyamin berharap, dengan penyerahan dokumen itu ke KPK, lembaga tersebut lebih memahami alur kasus Joko Tjandra dan berani melakukan penyelidikan sendiri serta meningkatkannya ke tahap penyidikan. Dalam keterangan sebelumnya, ia juga meminta KPK mendalami sejumlah inisial yang diduga sering disebut Pinangki, Anita, dan Joko Tjandra, yakni: T, DK, BR, HA, dan SHD.
Proposal yang disebut Boyamin itu berjudul “Action Plan Case JC”. Majalah Tempo sudah menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyusunan proposal ini. Mereka adalah Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari; Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Sulawesi Selatan Andi Irfan Jaya, yang juga kolega Pinangki; serta Anita Kolopaking.
Poin pertama proposal itu menyebutkan kegiatan dimulai dengan penandatanganan akta kuasa menjual pada 13-23 Februari 2020. Penandatanganan itu sebagai jaminan akan terlaksananya seluruh kegiatan. Setelah itu, Anita bersama Andi Irfan akan mengirim surat permintaan fatwa kepada “BR”. Dua sumber Tempo mengatakan BR adalah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Berdasarkan proposal itu, pada 26 Februari-1 Maret 2020, Burhanuddin akan mengirim surat pengajuan fatwa kepada “HA”. Dua sumber yang sama mengatakan HA adalah Hatta Ali, yang saat proposal itu diajukan, masih menjabat Ketua Mahkamah Agung. Untuk melancarkan rencana ini, Anita bersama Pinangki diduga mengatur pertemuan Hatta dengan Burhanuddin.
Pertemuan itu terjadi pada 13 Desember 2019. Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, membenarkan pertemuan itu. “Itu acara courtesy call untuk menjaga hubungan baik antarlembaga,” ujar Andi. Sementara itu, Burhanuddin menyatakan Pinangki tak pernah melapor kepadanya ihwal pertemuan dengan Joko. Ia juga mengklaim tak tahu-menahu soal uang proposal. “Apalagi masalah uang. Saya tidak ada sangkut-pautnya.”
Komisioner KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat aparat penegak hukum tidak boleh mengesampingkan data dan informasi dari masyarakat. KPK, kata dia, berkewajiban mempelajari dan menelaah segala informasi yang diberikan masyarakat.
Ihwal nama-nama pelaku yang mungkin dilaporkan oleh Boyamin dan tidak diusut Kejaksaan Agung, Nawawi menyatakan, KPK bisa langsung menanganinya sendiri. Apalagi, ucap dia, jika pelapor menunjukkan bukti-bukti keterkaitan antara nama-nama tersebut dengan kasus Joko atau Pinangki. “Kami akan melihat dan menelaah data-data yang diberikan oleh masyarakat ke KPK,” kata Nawawi saat dihubungi, kemarin.
DIKO OKTARA
