JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan sejumlah sekolah tak siap menggelar pembelajaran tatap muka. Kesimpulan itu terbit setelah KPAI meninjau 30 sekolah jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Anggota KPAI, Retno Listyarti, mengatakan hanya 1 dari 30 sekolah yang memenuhi 10 daftar kesiapan sekolah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Temuan lain, hanya satu sekolah yang sudah menyusun 15 protokol kesehatan. Selain itu, sebanyak 60 persen sekolah juga belum membentuk tim gugus tugas Covid-19. "Kalau tidak siap, jangan nekat membuka sekolah," kata Retno kepada Tempo, kemarin.
Ia mengatakan mayoritas sekolah kesulitan menerapkan standar baru pembelajaran tatap muka karena pembiayaan persiapan hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, sebagian dana tersebut juga digunakan sekolah untuk membeli paket kuota Internet.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supendi mengatakan pemerintah provinsi baru membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka di 71 sekolah. Ini pun terbatas di daerah yang memiliki keterbatasan koneksi Internet. "Kalau memang (penularan) naik lagi, kami tutup. Bagaimanapun, kesehatan dan keselamatan itu yang utama," ujar dia.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan, Jumeri, mengemukakan lembaganya memberi keleluasaan pembukaan sekolah di daerah-daerah yang termasuk zona kuning dan hijau. Keputusan pembukaan berada pada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua siswa. Pada akhir pekan lalu, Kementerian menyatakan baru ada 4.966 dari sekitar 170 ribu sekolah yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka.
AHMAD FIKRI (BANDUNG) | SUPRIYANTO KHAFID (MATARAM) | FRISKI RIANA | ROBBY IRFANY
