Pakar Hukum Sarankan Presiden Kirim Surat Penolakan RUU HIP ke DPR
Pemerintah masih mengkaji RUU HIP usul inisiatif DPR.
arsip tempo : 171389570880.
JAKARTA – Pakar hukum menyarankan Presiden Joko Widodo menerbitkan surat presiden yang berisi penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Surat presiden itu dibutuhkan untuk menguatkan sikap pemerintah yang sebelumnya meminta Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan RUU HIP.
Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Bivitri Susanti, mengatakan Presiden Jokowi sebai
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
