JAKARTA - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, meminta importir alat tes cepat bertanggung jawab atas produk yang didatangkan. Menurut dia, importir harus mengawasi penanganan alat tes cepat Covid-19 dari kedatangannya di Indonesia hingga dipakai oleh pembeli.
"Meski ada pihak lain yang mengaplikasikan, seperti dinas kesehatan, tidak boleh dijual putus begitu saja," kata dia saat dihubungi kemarin.
Wiku mengatakan pengimpor juga wajib memastikan alat itu jatuh ke tangan tenaga kesehatan yang profesional, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, puskesmas, atau dinas kesehatan. "Suhu ruang penyimpanan mesti dijaga di suhu 20-25 derajat Celsius, dari mulai dikirimkan sampai ketika akan digunakan," ujarnya.
Pernyataan Wiku ini menanggapi beredarnya pesan berantai yang menyebutkan alat tes cepat merek VivaDiag yang ada di Bali tidak valid. Penulis pesan itu menyebutkan Dinas Kesehatan Bali telah membeli 4.000 unit alat tes cepat yang diimpor oleh PT Kirana Jaya Lestari.
Alat tersebut lalu digunakan di Desa Abuan, Bangli, pada 30 April lalu. Dari tes cepat, sebanyak 443 orang dinyatakan reaktif. Namun, saat dikonfirmasi dengan tes swab, hasilnya negatif Covid-19. Si pembuat pesan yang mengatasnamakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu meminta pemerintah daerah dan masyarakat tak lagi menggunakan VivaDiag.
Wiku menegaskan, pemerintah pasti akan mengawasi peredaran alat-alat tes cepat. Selain itu, pelaksanaannya harus melalui kontrol dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Kontrol ini berupa kontrol negatif-positif. Artinya, jika tes kepada pasien memberikan hasil yang sama berulang kali, perlu dilakukan pengecekan ulang. "Dengan adanya kontrol, pemakaiannya bisa terkendali," ujar Wiku.
Ia mengimbuhkan, produk VivaDiag sudah mendapat rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam daftar rekomendasi rapid diagnostic test antibodi Covid-19 per 21 April lalu, merek VivaDiag berada pada urutan ke-13. Alat tes tersebut diproduksi oleh VivaChek Biotech (Hangzhou) Co Ltd dan diimpor oleh Kirana Jaya.
BNPB juga memberikan rekomendasi pembebasan bea masuk dan pajak impor terhadap Kirana Jaya, yang tertuang dalam surat rekomendasi tertanggal 31 Maret 2020. Perusahaan tersebut mengimpor VivaDiag sebanyak 900 ribu unit. Wiku menjelaskan, produk-produk tes cepat yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas, termasuk VivaDiag, sudah terdaftar di Organisasi Kesehatan Dunia dan memenuhi standar internasional.
Gubernur Bali I Wayan Koster tidak menanggapi langsung pesan yang beredar tersebut. Ia hanya menyatakan tes cepat bukanlah prioritas daerahnya. Ia mengatakan Bali lebih mengutamakan uji swab. "Enggak penting itu (tes cepat) buat saya," kata Wayan Koster saat jumpa media, kemarin.
Provinsi Bali sudah membeli sekitar 4.000 unit VivaDiag dari Kirana Jaya. Setelah diketahui bermasalah, penggunaannya pun dihentikan. Saat ini Bali masih menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan perihal alat tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, turut berkomentar soal ini. Ia diketahui pernah meminta kepada Kirana Jaya untuk mendonasikan alat tes cepat kepada Kementerian Kesehatan pada Maret lalu. Dave berujar, saat Covid-19 merebak, perusahaan itu mendatanginya dan mempresentasikan keefektifan alat tersebut.
Dave pun membawa Kirana Jaya untuk mempresentasikan alat itu ke hadapan Kementerian Kesehatan. Setelah mendengar presentasi tersebut, Kementerian Kesehatan menyatakan memerlukan VivaDiag. Dave pun meminta Kirana Jaya menyumbangkan alat yang sama kepada pemerintah. "Waktu awal wabah Covid-19, alat tes masih sedikit," ucap dia, kemarin.
MADE ARGAWA (DENPASAR) | FRISKI RIANA | DIKO OKTARA
Kontroversi di Seputar Pandemi
Pemeriksaan spesimen untuk mendeteksi keberadaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) lewat tes cepat menuai kontroversi. Padahal pemerintah sudah telanjur membeli ribuan alat tes cepat, tapi hasilnya kurang tepercaya dibanding tes swab lewat polymerase chain reaction (PCR). Kontroversi lain mengemuka saat pemerintah membeli obat yang dianggap ampuh menyembuhkan pasien Covid-19. Berikut ini sejumlah kontroversi tentang virus corona.
16 Maret 2020
Pemerintah pusat menyatakan menolak bantuan alat pendeteksi Covid-19 dari Singapura karena sudah memiliki alat serupa dalam jumlah yang cukup. Juru bicara pemerintah untuk urusan penanggulangan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan pemerintah sudah membeli 10 ribu unit alat pendeteksi Covid-19 dengan cepat dari Amerika Serikat. Belakangan, Presiden Joko Widodo membantah bahwa pemerintah menolak bantuan alat uji Covid-19 dari Singapura.
20 Maret 2020
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan membeli obat Avigan dan Chloroquin untuk mengobati pasien virus corona. Tapi pakar kesehatan dan dokter meragukan keampuhan kedua obat tersebut untuk mengobati pasien Covid-19.
21 Maret 2020
Keputusan Presiden Jokowi yang menginstruksikan tes cepat Covid-19 menuai kontroversi. Tapi Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, Aryati, mengatakan tes cepat dengan cara mengukur antibodi dalam darah (serologi) seseorang menempati tingkat kepercayaan terendah di antara semua teknik deteksi patogen. Ia mengatakan tingkat kepercayaan yang tertinggi adalah tes swab lewat polymerase chain reaction.
3 Mei 2020
Beredar pesan berantai di aplikasi pertemanan WhatsApp yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sudah membeli 4.000 alat tes cepat dari PT Kirana Jaya Lestari, dengan merek Vivadiag. Hasil tes cepat dengan alat itu terhadap 1.200 orang pada 30 April lalu adalah sebanyak 443 orang dinyatakan positif tertular virus. Lalu sebanyak 126 orang dari mereka menjalani tes PCR. Hasilnya dinyatakan negatif.
Menanggapi informasi itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan tes cepat bukan prioritas pemerintah Bali, tapi pemerintah tetap mengutamakan uji swab lewat PCR.
DIKO OKTARA
