Bawaslu Berharap Presiden Segera Buat Perpu Penundaan Pilkada

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang mengatur penundaan pemilihan kepala daerah. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan perpu itu dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum setelah pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Komisi Pemilihan Umum sepakat menunda pilkada serentak tahun ini, dua hari lalu.

“Agar KPU bisa segera bekerja mengatur tahapan

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya