BPK Persoalkan Wewenang Dewan Pengawas TVRI

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penambahan kewenangan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang bertentangan dengan regulasi pemerintah. Penambahan ini membuat kegiatan operasional stasiun televisi publik itu terganggu, lambat, serta menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Dewan Pengawas dan dewan direksi TVRI.

Penambahan wewenang ini dinilai BPK tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

PILIHAN TERBAIK

Rp 54.945/Bulan

Aktif langsung 12 bulan, Rp 659.340

• *Anda hemat -Rp 102.000
• *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo

Berlangganan

Rp 64.380/Bulan

Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja

• *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit

Berlangganan

Lihat Paket Lainnya